Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKARTA tidak lagi menyandang status ibu kota. Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta menyatakan status Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari 2024. Jakarta kini menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Namun, karena menyandang nama khusus dan tidak lagi menjadi ibu kota negara, status kekhususan baru Jakarta segera harus ditentukan. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan, atau ada kekhususan lain yang disiapkan.
DPR telah menugasi Badan Legislasi untuk menyelesaikan RUU DKJ itu menjadi undang-undang. Pemerintah juga telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.
Dari bermacam opsi kekhususan untuk Jakarta yang ada dalam RUU DKJ, ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ soal pengangkatan dan pemberhentian langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh presiden dengan usulan dari DPR menjadi poin yang harus dicermati. Jika pasal ini disetujui, itu akan mengakhiri rezim pemilihan langsung oleh rakyat yang telah berlangsung 16 tahun.
Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta langsung oleh presiden dengan dalih statusnya daerah khusus adalah langkah keliru. Kekhususan Jakarta itu semestinya tidak harus dilakukan dengan mengubah pola pemilihan pemimpinnya. Apalagi jika perubahan itu hanya didasari alasan menghemat anggaran dan efisiensi biaya.
Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui penunjukan langsung sama halnya dengan mematikan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Termasuk kedaulatan rakyat ialah dalam hal menentukan pemimpinnya.
Dengan pemimpin yang dipilih presiden, warga Jakarta jelas akan kehilangan hak untuk memilih pemimpin mereka. Warga Jakarta juga bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik menurut pandangan mereka. Padahal, Jakarta dengan segala kompleksitasnya membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi politik kuat. Pemimpin dengan legitimasi politik yang kuat hanya dapat dimiliki pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
Terlebih anggota DPRD yang akan menjadi mitra kepala daerah nantinya bakal dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Maka, sang kepala daerah juga mesti memiliki basis legitimasi politik yang kuat untuk mengimbangi DPRD. Legitimasi itu, sekali lagi, hanya bisa dibangun lewat pilkada langsung.
Jakarta juga bakal menjadi kawasan aglomerasi yang mencakup daerah penyangganya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar serta mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah itu.
Di mana nalarnya ketika para kepala daerah di daerah penyangga memiliki legitimasi politik kuat lantaran dipilih secara langsung, tapi kepala daerah wilayah yang akan memimpin aglomerasi justru tak punya legitimasi politik yang kuat karena dipilih presiden? Tidak terbayangkan bagaimana repotnya jika koordinasi itu hanya dilakukan oleh seorang petugas administrasi.
Tentu masih seabrek persoalan lain yang bakal mucul apabila pemimpin Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Dengan pertimbangan itu, apa pun status Jakarta kelak, pemimpinnya mesti dipilih langsung oleh rakyat, pemimpin terbaik pilihan rakyat yang secara politik memiliki kedudukan dan legitimasi yang kuat. Itulah sejatinya yang dibutuhkan Jakarta.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
IRAN menutup sementara Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara adidaya Amerika Serikat.
SEPERTI pada 2022 dan 2024, juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya 1 Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain.
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun.
SUDAH lebih dari dumedia a dekade, Hari Raya Imlek berdiri tegak sebagai simbol kematangan Republik dalam merawat keberagaman.
BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.
DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
SWASEMBADA pangan dan energi, itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai presiden pada 2024 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved