Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
JAKARTA tidak lagi menyandang status ibu kota. Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta menyatakan status Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari 2024. Jakarta kini menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Namun, karena menyandang nama khusus dan tidak lagi menjadi ibu kota negara, status kekhususan baru Jakarta segera harus ditentukan. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan, atau ada kekhususan lain yang disiapkan.
DPR telah menugasi Badan Legislasi untuk menyelesaikan RUU DKJ itu menjadi undang-undang. Pemerintah juga telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.
Dari bermacam opsi kekhususan untuk Jakarta yang ada dalam RUU DKJ, ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ soal pengangkatan dan pemberhentian langsung gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh presiden dengan usulan dari DPR menjadi poin yang harus dicermati. Jika pasal ini disetujui, itu akan mengakhiri rezim pemilihan langsung oleh rakyat yang telah berlangsung 16 tahun.
Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta langsung oleh presiden dengan dalih statusnya daerah khusus adalah langkah keliru. Kekhususan Jakarta itu semestinya tidak harus dilakukan dengan mengubah pola pemilihan pemimpinnya. Apalagi jika perubahan itu hanya didasari alasan menghemat anggaran dan efisiensi biaya.
Pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui penunjukan langsung sama halnya dengan mematikan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Termasuk kedaulatan rakyat ialah dalam hal menentukan pemimpinnya.
Dengan pemimpin yang dipilih presiden, warga Jakarta jelas akan kehilangan hak untuk memilih pemimpin mereka. Warga Jakarta juga bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin terbaik menurut pandangan mereka. Padahal, Jakarta dengan segala kompleksitasnya membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi politik kuat. Pemimpin dengan legitimasi politik yang kuat hanya dapat dimiliki pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
Terlebih anggota DPRD yang akan menjadi mitra kepala daerah nantinya bakal dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Maka, sang kepala daerah juga mesti memiliki basis legitimasi politik yang kuat untuk mengimbangi DPRD. Legitimasi itu, sekali lagi, hanya bisa dibangun lewat pilkada langsung.
Jakarta juga bakal menjadi kawasan aglomerasi yang mencakup daerah penyangganya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar serta mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional di wilayah itu.
Di mana nalarnya ketika para kepala daerah di daerah penyangga memiliki legitimasi politik kuat lantaran dipilih secara langsung, tapi kepala daerah wilayah yang akan memimpin aglomerasi justru tak punya legitimasi politik yang kuat karena dipilih presiden? Tidak terbayangkan bagaimana repotnya jika koordinasi itu hanya dilakukan oleh seorang petugas administrasi.
Tentu masih seabrek persoalan lain yang bakal mucul apabila pemimpin Jakarta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Dengan pertimbangan itu, apa pun status Jakarta kelak, pemimpinnya mesti dipilih langsung oleh rakyat, pemimpin terbaik pilihan rakyat yang secara politik memiliki kedudukan dan legitimasi yang kuat. Itulah sejatinya yang dibutuhkan Jakarta.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved