Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
DPR RI tadi pagi menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama seusai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Sedianya rapat parapurna pascareses DPR ini menjadi momentum pengusulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
Sejumlah anggota DPR dalam rapat bergantian menyampaikan urgensi dan pentingnya penggunaan hak angket dan interpelasi yang dijamin oleh konstitusi. Sebagian masyarakat yang disuarakan oleh legislator resah oleh indikasi kecurangan yang disokong pengerahan sumber daya pemerintah untuk kepentingan elektoral pihak tertentu.
Di luar gedung parlemen, massa kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi dan desakan agar DPR menggulirkan hak angket. Baik legislator yang menginterupsi rapat paripurna maupun massa pengunjuk rasa sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keresahan di tengah publik.
Dorongan terhadap hak angket diutarakan dalam rapat paripurna oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP). Tentu saja, dorongan ini mendapat perlawanan dari fraksi-fraksi yang masuk dalam kubu 'tertuduh' yang disuarakan legislator Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra. Mereka mempertanyakan tujuan hak angket karena menilai tudingan kecurangan tidak berdasar.
Perkembangan di DPR hari ini bisa dibilang mengecewakan. Padahal, begitu besarnya harapan kepada wakil rakyat untuk mengambil langkah maju mematangkan pengusulan hak angket.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang berasal dari Fraksi PDIP yang notabene berada di jajaran pengusung Ganjar Pranowo--pencetus hak angket, bahkan tidak tampak dalam rapat paripurna. Di rapat paripurna, Puan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pidatonya yang dibacakan Sufmi, Ketua DPP PDIP itu juga sama sekali tidak menyinggung tentang pengajuan hak angket.
Walau kader PDIP secara sporadis berulangkali menyatakan partainya akan ikut mengusulkan dan mengegolkan hak angket, sesungguhnya hingga kini belum ada sikap tegas pimpinan partai. Ini berbeda dengan PKS, PKB, Partai NasDem, bahkan PPP selaku mitra PDIP di pilpres. PDIP saja yang tampak masih mundur-mundur, bukan maju-mundur, karena ketidaktegasan sikap partai.
Dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, PDIP memang ikut memegang kunci keberhasilan mengegolkan hak angket. PDIP, PPP, PKS, PKB, dan NasDem saling membutuhkan dalam pengguliran hak angket. Dalam hitungan porsi kursi di DPR, kehilangan salah satu fraksi itu saja sudah menyusutkan peluang hak angket hingga ke titik nol.
Sikap PDIP yang belum memberikan sinyal terang benderang mudah-mudahan karena tengah mematangkan kesiapan dokumen pengusulan hak angket. Bukan karena mulai tergoda menyeberang ke kubu yang menganggap Pemilu 2024 baik-baik saja.
Terlepas dari klaim Demokrat dan Gerindra hari ini, indikasi kecurangan dengan pengondisian hasil pemilu sudah kasat mata. Bukan hanya terlihat di perjalanan proses pilpres, melainkan juga pada pemilu legislatif (pileg). Kejanggalan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai putra bungsu presiden belakangan ini menggenapi kecurigaan.
Pelaksanaan hak angket akan memberikan kejelasan kepada publik tentang ada atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap hasil pemilu. Harapan itu digantungkan kepada kelima fraksi agar segera mengeksekusi usulan hak angket. Sikap fraksi yang mundur-mundur dan saling menunggu hanya akan membuat harapan masyarakat akan angket bisa layu sebelum berkembang.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved