Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Hak Angket Jangan Meleset

05/3/2024 20:00

DPR RI tadi pagi menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama seusai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Sedianya rapat parapurna pascareses DPR ini menjadi momentum pengusulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Sejumlah anggota DPR dalam rapat bergantian menyampaikan urgensi dan pentingnya penggunaan hak angket dan interpelasi yang dijamin oleh konstitusi. Sebagian masyarakat yang disuarakan oleh legislator resah oleh indikasi kecurangan yang disokong pengerahan sumber daya pemerintah untuk kepentingan elektoral pihak tertentu.

Di luar gedung parlemen, massa kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi dan desakan agar DPR menggulirkan hak angket. Baik legislator yang menginterupsi rapat paripurna maupun massa pengunjuk rasa sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keresahan di tengah publik.

Dorongan terhadap hak angket diutarakan dalam rapat paripurna oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP).  Tentu saja, dorongan ini mendapat perlawanan dari fraksi-fraksi yang masuk dalam kubu 'tertuduh' yang disuarakan legislator Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra. Mereka mempertanyakan tujuan hak angket karena menilai tudingan kecurangan tidak berdasar.

Perkembangan di DPR hari ini bisa dibilang mengecewakan. Padahal, begitu besarnya harapan kepada wakil rakyat untuk mengambil langkah maju mematangkan pengusulan hak angket.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang berasal dari Fraksi PDIP yang notabene berada di jajaran pengusung Ganjar Pranowo--pencetus hak angket, bahkan tidak tampak dalam rapat paripurna.  Di rapat paripurna, Puan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pidatonya yang dibacakan Sufmi, Ketua DPP PDIP itu juga sama sekali tidak menyinggung tentang pengajuan hak angket.

Walau kader PDIP secara sporadis berulangkali menyatakan partainya akan ikut mengusulkan dan mengegolkan hak angket, sesungguhnya hingga kini belum ada sikap tegas pimpinan partai. Ini berbeda dengan PKS, PKB, Partai NasDem, bahkan PPP selaku mitra PDIP di pilpres. PDIP saja yang tampak masih mundur-mundur, bukan maju-mundur, karena ketidaktegasan sikap partai.

Dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, PDIP memang ikut memegang kunci keberhasilan mengegolkan hak angket. PDIP, PPP, PKS, PKB, dan NasDem saling membutuhkan dalam pengguliran hak angket. Dalam hitungan porsi kursi di DPR, kehilangan salah satu fraksi itu saja sudah menyusutkan peluang hak angket hingga ke titik nol.

Sikap PDIP yang belum memberikan sinyal terang benderang mudah-mudahan karena tengah mematangkan kesiapan dokumen pengusulan hak angket. Bukan karena mulai tergoda menyeberang ke kubu yang menganggap Pemilu 2024 baik-baik saja.

Terlepas dari klaim Demokrat dan Gerindra hari ini, indikasi kecurangan dengan pengondisian hasil pemilu sudah kasat mata. Bukan hanya terlihat di perjalanan proses pilpres, melainkan juga pada pemilu legislatif (pileg). Kejanggalan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai putra bungsu presiden belakangan ini menggenapi kecurigaan.  

Pelaksanaan hak angket akan memberikan kejelasan kepada publik tentang ada atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap hasil pemilu. Harapan itu digantungkan kepada kelima fraksi agar segera mengeksekusi usulan hak angket. Sikap fraksi yang mundur-mundur dan saling menunggu hanya akan membuat harapan masyarakat akan angket bisa layu sebelum berkembang. 



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.