Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
DALAM politik praktis di Tanah Air, dunia bukan sekadar panggung sandiwara, melainkan sudah menjadi panggung sulap. Begitulah banyak kalangan mengkritik melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hitungan jam.
Setelah dengan secepat kilat mengangkat putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum hanya dua hari pascaditetapkan sebagai anggota partai, kini PSI disorot karena suara yang tiba-tiba menggelembung. Mengacu pada data real count dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU, terjadi ledakan yang mencuatkan perolehan suara PSI.
Per Minggu (3/3) pukul 18.46 WIB, suara PSI memperoleh 2,4 juta suara atau 3,13%. Padahal, pada Senin (26/2) atau enam hari sebelumnya, perolehan PSI masih di kisaran 2 juta suara atau 2,68%. Adapun data yang masuk sudah melampaui 60%. Bila tren itu berlanjut, PSI kian menuju perolehan suara ambang batas untuk mengisi kursi DPR, yakni sebesar 4%.
Bagi Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, penambahan suara partainya merupakan kewajaran. Apalagi, proses rekapitulasi perolehan hasil suara masih berlangsung. Selain itu, kenaikan suara sebenarnya juga terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gelora. Bedanya, perolehan suara dua partai tersebut naik secara bertahap, bukan melonjak sekitar 400 ribu suara dalam hitungan hari.
Hasil penghitungan di KPU inilah yang membuat geger. Publik geleng-geleng lantaran keajaiban langgam kenaikan suara PSI yang mendadak sontak dan melawan beragam teori. Dari hasil hitung cepat dan exit poll berbagai lembaga survei, misalnya, menunjukkan bahwa elektabilitas PSI mentok di 2,8%. Dengan margin of error plus minus
1% dari berbagai lembaga survei itu, suara riil PSI maksimal ada di angka 3,8%. Itu artinya, tidak mencukupi untuk meraih kursi DPR yang ambang batasnya 4%.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Romahurmuziy pun berang. Berdasarkan catatannya, PSI antara lain mendapatkan 19 ribu suara dari 110 tempat pemungutan suara. Artinya, PSI meraih 173 suara dari tiap TPS.
Padahal, tiap TPS hanya ada 300 suara. Adapun tingkat partisipasi pemilih 75%, berarti tiap TPS hanya ada 225 suara. Dengan kata lain, PSI meraih suara sebanyak 77% di setiap TPS itu alias memenangi coblosan di 110 TPS itu. Dan, belasan parpol lainnya hanya bisa memperebutkan sisa 23% suara dari tiap TPS. Lagi-lagi, ajaib, bukan?
Hasil temuan di beberapa TPS juga menunjukkan ada perbedaan suara PSI antara hasil pemindaian dokumen asli TPS yang diunggah di laman KPU dan hasil rekap di Sirekap. Ada di TPS yang sebenarnya suara sah PSI hanya 1, tapi di Sirekap berubah jadi 33.
Keanehan-keanehan itu sayangnya tidak dijawab secara memuaskan oleh KPU. Wajar bila banyak yang berspekulasi ada operasi untuk mengutak-atik suara, agar jumlahnya menggelembung.
Publik hanya bisa menahan helaan napas melihat beragam keajaiban dan simsalabim lonjakan suara yang terjadi. Masyarakat sudah kian paham seperti tengah disuguhi permainan konyol dan terus-menerus membingungkan.
Warga Tanah Air mendambakan adanya pemimpin yang lahir dari pemilu yang jujur. Sebuah pemilihan yang menganut prinsip melindungi suara yang ada, tapi tidak mengada-adakan yang tidak ada suaranya.
Kini, sebagian besar publik mulai berharap wakil mereka di DPR bisa meminta pertanggung jawaban penyelenggara negara atas berbagai karut-marut kepemiluan ini. Dan, hak angket sudah dinanti-nanti untuk segera digulirkan. Tunggu apa lagi?
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved