Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Gagal Total Mitigasi Pangan

28/2/2024 05:00

HARGA beras yang sudah berminggu-minggu bertahan tinggi, ditambah kelangkaan beras di sana-sini, menunjukkan secara kasatmata ada kegagalan dalam mengatasi keadaan. Pemerintah telah gagal melakukan mitigasi pangan.

Kegagalan itu berlapis-lapis pula. Sudah gagal mengantisipasi El Nino, padahal telah diprediksi sejak setahun lebih yang lalu, gagal pula mengantisipasi restriksi impor dari negara-negara lumbung padi.

Memberi label gagal kepada pemerintah memang tidak akan mengubah keadaan. Namun, saat ini kita perlu jelas-jelas menyatakan karena pemerintah tidak juga selesai bersilat lidah dan memelintir logika. Maka, kita perlu memaparkan secara jelas kegagalan itu agar pangkal persoalan menjadi benderang. Kemudian yang terpenting, kesalahan yang sama tidak boleh terjadi lagi.

Pangkal persoalan utama memang El Nino yang menyebabkan panen mundur. Namun, itu tidak akan menjadi persoalan yang berlarut-larut bila cadangan beras Bulog mencukupi. Sejumlah analisis memaparkan biang kerok krisis cadangan beras ialah program bansos besar-besaran yang digeber di masa kampanye pemilu selama 75 hari itu.

Kita sepakat dengan pernyataan sejumlah ahli dan pengamat soal bumerang program bansos karena fakta menyatakan demikian. Untuk melihat fakta ini, kita tinggal merunut cadangan beras, setidaknya sejak 2022, atau sejak El Nino panjang diperingatkan bakal melanda.

Saat itu saja Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) sudah jauh berada di bawah batas normal sebesar 1,2 juta ton. Saat itu, CBP di Perum Bulog hanya mencapai 514 ribu ton per 5 Desember 2022. Padahal CBP juga merupakan sumber untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Hal itulah yang kemudian menjadi dasar pemerintah meneken impor beras besar-besaran. Maka, dari Januari hingga November, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton.

Pemerintah memang meneken total impor beras 3,06 juta ton selama 2023. Namun, kuota itu terkendala karena negara-negara sandaran kita dalam impor beras, khususnya Thailand dan Vietnam, melakukan restriksi demi mengamankan pasokan beras untuk dalam negeri mereka sendiri.

Sampai Agustus 2023, Perum Bolog berhasil menyerap hasil panen raya hingga 780 ribu ton. Jumlah itu masih jauh dari target penyerapan, yakni sebesar 2,4 juta ton untuk 2023.

Meski begitu, dengan realisasi impor yang belum penuh pada 2023 tersebut, stok beras pemerintah semestinya aman karena cukup di atas batas normal 1,2 juta ton. Ironisnya, cadangan beras yang ‘pas-pasan’ bukannya dikelola dengan sangat cermat, malah sebaliknya. Peringatan-peringatan berlanjutnya El Nino dikalahkan dengan program bansos jorjoran.

Kita sepakat program bansos memang diperlukan untuk menolong kelompok masyarakat yang paling rentan. Namun, ketika jumlah penerima bansos tidak lagi rasional, seluruh rakyatlah yang malah jadi korban.

Langkah pemerintah membahayakan stok beras nasional sendiri sebenarnya sudah tercium sejak Maret 2023. Kala itu, ketika cadangan beras masih ‘merah’, program bansos bagi 21,6 juta warga miskin sudah dinyatakan berasal dari CPB yang stoknya dari dalam negeri plus impor. Hingga 10 Desember 2023, pemerintah sudah menghabiskan 1,3 juta ton beras untuk bansos. Kemudian sepanjang tahun ini hingga Februari, pemerintah telah menggelontorkan lagi sekitar 193 ribu ton beras bansos.

Artinya, meski betul bahwa beras bansos tidak menghabiskan CPB, tidak pula bisa dibantah bahwa program tersebut membahayakan stok beras. Pasalnya, ketika realisasi impor belum lengkap, ditambah penyerapan panen raya yang jauh dari target, maka program bansos semestinya dilakukan sangat cermat.

Berkali-kali kita katakan bahwa bansos itu untuk kepentingan orang yang diberi, bukan kepentingan pemberi. Karena itu, kapan dan berapa kebutuhan bansos mestinya ditentukan sesuai dengan kapan dan berapa kebutuhan yang diberi.

Kini, publik meminta pertanggungjawaban pemerintah, mengapa harga beras bertahan tinggi dengan suplai yang tersendat. Jawaban Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa stok beras mencukupi dan harga akan turun, jelas jawaban bertahan akan bentuk kegagalan antisipasi dan mitigasi.

Pemerintah tidak boleh dan tidak cukup menghibur rakyat yang kian kelaparan dengan jawaban yang jauh dari kenyataan. Lakukan pembenahan segera. Buktikan saja bahwa stok cukup dan harga bisa terjangkau segera. Jangan menambah kegagalan yang sudah bertumpuk.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik