Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMBICARAAN di media sosial dan media daring hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu. Menurut analisis percakapan oleh Drone Emprit, mayoritas atau tepatnya sebanyak 75% bernada negatif. Mereka menyoroti berbagai ketidaknormalan dan keganjilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Sentimen negatif tersebut menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu. Kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut mempertebal ketidakpercayaan. Alih-alih memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) justru meresahkan.
Di sana-sini terjadi kesalahan konversi hasil suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Sirekap yang sedianya digadang-gadang bisa menggantikan sistem penghitungan manual berjenjang. Kesalahan yang terjadi di ribuan TPS itu lantas memantik kecurigaan ada kesengajaan sebagai bagian dari desain besar pengondisian proses pemilu untuk memenangkan calon tertentu.
Berdasarkan percakapan di dunia maya pula, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu makin kuat oleh polah institusi pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak sigap dan lamban dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan.
Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil Jaga Pemilu juga membeberkan temuan beragam pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 yang mendukung skeptisisme publik itu. Dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara sukarela, tim Jaga Pemilu menguak pelanggaran yang terjadi di 1.000 TPS.
Ada tiga dugaan pelanggaran terbesar berdasarkan bentuknya, yaitu penggelembungan suara salah satu paslon (25%), tidak boleh mencoblos (11%), dan salah input data di platform rekapitulasi Sirekap milik KPU (11%).
Lima pelanggaran lain yang cukup signifikan meliputi politik uang (9%), pencoblosan ilegal (7%), bermasalahnya daftar pemilih tetap (6%), dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja (6%), serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah (5%).
Jika dikategorikan menurut jenis pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu yang didapat dari temuan Jaga Pemilu didominasi pelanggaran hukum (31%), tindak pidana pemilu (15%), dan kode etik (7%). Itu artinya lebih dari separuh temuan.
Tim Jaga Pemilu menekankan pula bahwa indikasi kecurangan sudah terjadi jauh sebelum pemungutan suara. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung presiden sebagai calon wakil presiden, pelanggaran di masa kampanye, pendaftaran, hingga ketidaknetralan aparat.
Melihat perjalanan proses pemilu, keraguan terhadap integritas pemilu memang amat beralasan. Bukan hanya pelanggaran, pengabaian demi pengabaian terhadap indikasi pelanggaran pun terus-menerus dipertontonkan. Banyak yang sudah hilang asa bahwa keadilan akan bisa ditegakkan.
Contoh yang paling gamblang ialah temuan surat-surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih di banyak TPS. Jelas sekali surat-surat suara itu sengaja dicoblos lebih dulu. Nyatanya, tidak ada satu pun terduga pelaku kejahatan pidana pemilu tersebut yang dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ditangkap, ditelusuri saja belum terlihat.
Walau begitu, masih banyak pula yang tetap gigih berjuang. Bagi mereka, mendapatkan keadilan barangkali hanya bonus. Lebih penting lagi membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif. Para pejuang demokrasi itu ingin membuka mata publik selebar-lebarnya bahwa proses pemilu berjalan tidak baik-baik saja.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved