Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Ragu atas Integritas Pemilu

26/2/2024 05:00

PEMBICARAAN di media sosial dan media daring hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu. Menurut analisis percakapan oleh Drone Emprit, mayoritas atau tepatnya sebanyak 75% bernada negatif. Mereka menyoroti berbagai ketidaknormalan dan keganjilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Sentimen negatif tersebut menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu. Kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut mempertebal ketidakpercayaan. Alih-alih memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) justru meresahkan.

Di sana-sini terjadi kesalahan konversi hasil suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Sirekap yang sedianya digadang-gadang bisa menggantikan sistem penghitungan manual berjenjang. Kesalahan yang terjadi di ribuan TPS itu lantas memantik kecurigaan ada kesengajaan sebagai bagian dari desain besar pengondisian proses pemilu untuk memenangkan calon tertentu.

Berdasarkan percakapan di dunia maya pula, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu makin kuat oleh polah institusi pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak sigap dan lamban dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan.

Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil Jaga Pemilu juga membeberkan temuan beragam pelanggaran dalam proses Pemilu 2024 yang mendukung skeptisisme publik itu. Dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara sukarela, tim Jaga Pemilu menguak pelanggaran yang terjadi di 1.000 TPS.

Ada tiga dugaan pelanggaran terbesar berdasarkan bentuknya, yaitu penggelembungan suara salah satu paslon (25%), tidak boleh mencoblos (11%), dan salah input data di platform rekapitulasi Sirekap milik KPU (11%). 

Lima pelanggaran lain yang cukup signifikan meliputi politik uang (9%), pencoblosan ilegal (7%), bermasalahnya daftar pemilih tetap (6%), dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja (6%), serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah (5%).

Jika dikategorikan menurut jenis pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu yang didapat dari temuan Jaga Pemilu didominasi pelanggaran hukum (31%), tindak pidana pemilu (15%), dan kode etik (7%). Itu artinya lebih dari separuh temuan.

Tim Jaga Pemilu menekankan pula bahwa indikasi kecurangan sudah terjadi jauh sebelum pemungutan suara. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung presiden sebagai calon wakil presiden, pelanggaran di masa kampanye, pendaftaran, hingga ketidaknetralan aparat.

Melihat perjalanan proses pemilu, keraguan terhadap integritas pemilu memang amat beralasan. Bukan hanya pelanggaran, pengabaian demi pengabaian terhadap indikasi pelanggaran pun terus-menerus dipertontonkan. Banyak yang sudah hilang asa bahwa keadilan akan bisa ditegakkan.

Contoh yang paling gamblang ialah temuan surat-surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih di banyak TPS. Jelas sekali surat-surat suara itu sengaja dicoblos lebih dulu. Nyatanya, tidak ada satu pun terduga pelaku kejahatan pidana pemilu tersebut yang dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ditangkap, ditelusuri saja belum terlihat.

Walau begitu, masih banyak pula yang tetap gigih berjuang. Bagi mereka, mendapatkan keadilan barangkali hanya bonus. Lebih penting lagi membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif. Para pejuang demokrasi itu ingin membuka mata publik selebar-lebarnya bahwa proses pemilu berjalan tidak baik-baik saja.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.