Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
ADA kesepakatan tidak tertulis menyebutkan bahwa siapa pun yang mendiamkan kecurangan sama saja merestui kecurangan itu terjadi. Mereka yang bungkam ketika kejahatan sedang berlangsung sesungguhnya juga berlaku jahat.
Itu sebabnya setiap orang tidak boleh abai dan harus bergerak untuk melawan kecurangan serta kejahatan. Kesadaran ini yang terbaca ketika perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (23/2) kemarin.
ICW sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil tidak bisa tinggal diam ketika dugaan kecurangan serta manipulasi suara pemilihan umum (pemilu) sedang membikin resah masyarakat. Diam bagi ICW bukanlah emas, melainkan besi karat karena membiarkan kemungkaran terjadi.
Ada beberapa poin yang disoroti ICW ke KPU, namun yang paling prioritas ialah kejelasan mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilu 2024.
KPU didesak untuk transparan dan mau membuka informasi meliputi dokumen pengadaan, daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, dan dokumen anggaran. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengadaan Sirekap mencapai Rp3,5 miliar.
Dengan harga yang begitu fantastis, maka tidak masuk logika ketika sistem milik KPU bermasalah. Prinsipnya harus zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap terjadinya kerusakan, mengingat pemilu merupakan momen maha penting.
Kalaupun nominal pengadaan Sirekap tidak sebesar itu, ICW berpandangan anggaran sekecil apapun haruslah dipublikasikan jika KPU memiliki semangat keterbukaan. Dengan bersikap transparan, rasa was-was publik akan dugaan kecurangan diharapkan bisa berkurang.
"Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sirekap. Kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak akan terjadi," ucap Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha saat menyambangi Kantor KPU RI.
Hasil pantauan ICW dan KontraS sepanjang 14-19 Februari 2024 menemukan ada selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Selisih suara pemilihan presiden dalam jumlah besar ini sungguh di luar nalar.
Kesadaran ICW dan KontraS yang tidak tinggal diam kala merebaknya dugaan kecurangan haruslah kita apresiasi. Sekaligus kita mendesak KPU untuk menjawab tuntutan yang sedang diajukan ICW. KPU sebagai badan publik wajib memberikan respons paling lambat tiga hari kerja.
Tentu bukan jawaban laksana kaset usang yang diharapkan datang dari KPU. Jangan terus-menerus berdalih bahwa Sirekap lebih baik daripada sistem-sistem yang pernah dipakai oleh KPU sebelumnya. Logika waras rakyat menuntut harus ada solusi konkret serta perbaikan yang memadai.
Sekurang-kurangnya publik akan mencatat dengan tinta merah tujuh komisioner saat ini, Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan sebagai tujuh sosok yang tidak amanah. Berperilaku seperti itu akan fatal akibatnya. Maka, terbukalah. Jujurlah kepada publik.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved