Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Kejanggalan Sirekap Pantang Didiamkan

23/2/2024 21:00

ADA kesepakatan tidak tertulis menyebutkan bahwa siapa pun yang mendiamkan kecurangan sama saja merestui kecurangan itu terjadi. Mereka yang bungkam ketika kejahatan sedang berlangsung sesungguhnya juga berlaku jahat. 

Itu sebabnya setiap orang tidak boleh abai dan harus bergerak untuk melawan kecurangan serta kejahatan. Kesadaran ini yang terbaca ketika perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (23/2) kemarin. 

ICW sebagai salah satu perwakilan masyarakat sipil tidak bisa tinggal diam ketika dugaan kecurangan serta manipulasi suara pemilihan umum (pemilu) sedang membikin resah masyarakat. Diam bagi ICW bukanlah emas, melainkan besi karat karena membiarkan kemungkaran terjadi. 

Ada beberapa poin yang disoroti ICW ke KPU, namun yang paling prioritas ialah kejelasan mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilu 2024.

KPU didesak untuk transparan dan mau membuka informasi meliputi dokumen pengadaan, daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, dan dokumen anggaran. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengadaan Sirekap mencapai Rp3,5 miliar.

Dengan harga yang begitu fantastis, maka tidak masuk logika ketika sistem milik KPU bermasalah. Prinsipnya harus zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap terjadinya kerusakan, mengingat pemilu merupakan momen maha penting.

Kalaupun nominal pengadaan Sirekap tidak sebesar itu, ICW berpandangan anggaran sekecil apapun haruslah dipublikasikan jika KPU memiliki semangat keterbukaan. Dengan bersikap transparan, rasa was-was publik akan dugaan kecurangan diharapkan bisa berkurang.

"Di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui Sirekap. Kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak akan terjadi," ucap Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha saat menyambangi Kantor KPU RI.

Hasil pantauan ICW dan KontraS sepanjang 14-19 Februari 2024 menemukan ada selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Selisih suara pemilihan presiden dalam jumlah besar ini sungguh di luar nalar. 

Kesadaran ICW dan KontraS yang tidak tinggal diam kala merebaknya dugaan kecurangan haruslah kita apresiasi. Sekaligus kita mendesak KPU untuk menjawab tuntutan yang sedang diajukan ICW. KPU sebagai badan publik wajib memberikan respons paling lambat tiga hari kerja.

Tentu bukan jawaban laksana kaset usang yang diharapkan datang dari KPU. Jangan terus-menerus berdalih bahwa Sirekap lebih baik daripada sistem-sistem yang pernah dipakai oleh KPU sebelumnya. Logika waras rakyat menuntut harus ada solusi konkret serta perbaikan yang memadai.

Sekurang-kurangnya publik akan mencatat dengan tinta merah tujuh komisioner saat ini, Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan sebagai tujuh sosok yang tidak amanah. Berperilaku seperti itu akan fatal akibatnya. Maka, terbukalah. Jujurlah kepada publik. 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik