Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
SISTEM Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024. Penentunya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah rekapitulasi secara manual berjenjang.
Namun, ternyata ada aturan yang paradoksal dengan UU. Yakni, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap menjadi instrumen sumber data rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan. Artinya, Sirekap sangat krusial sebagai data acuan dalam proses rekapitulasi hasil pemilu.
Mungkin karena itu juga, ketika Sirekap bermasalah, penghitungan manual juga mengalami penundaan. Penghitungan suara Pemilihan Umum 2024 masih berada di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Rekapitulasi suara ini akan berlangsung selama 35 hari sejak dari TPS hingga penetapan oleh KPU di tingkatan masing-masing.
Ketika Sirekap bermasalah, input data terindikasi error dan diduga terjadi penggelembungan, jelas akan membuat publik meragukan kredibilitas proses rekapitulasi hasil pemilu. Karena hasil pemilu didapatkan dari pemrosesan data penghitungan suara yang keliru, bahkan dicurigai hasil manipulasi, kredibilitasnya akan runtuh.
Bahkan, dari pengkajian forensik tim informatika teknologi tim nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terhadap server KPU, menemukan indikasi rekayasa dalam sistem pengaturan algoritma pada server Sirekap.
Tidak hanya soal proses penghitungan, karut-marut Sirekap juga ditengarai terjadi perihal infrastrukturnya. Isu kedaulatan digital turut menjadi polemik terkait Sirekap.
Penelusuran yang dilakukan Cyberity mengungkapkan server cloud Sirekap berada di Tiongkok dan dua negara lainnya, yakni Prancis dan Singapura. Fakta ini juga diverifikasi oleh Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, yang merupakan pakar teknologi informasi.
Server Sirekap juga disebut menggunakan layanan milik Alibaba dan tidak berada di Indonesia. Data suara hasil pemilu diletakkan di luar indonesia, betapa rentannya data-data tersebut terhadap kejahatan-kejahatan digital, juga rentan untuk dimanipulasi.
Alibaba merupaka server komersial yang juga digunakan oleh berbagai data penyewa lainnya dari banyak negara, sehingga potensi kebocoran data atau kemacetan jaringan menjadi sangat rawan terbuka.
Dalam perspektif kedaulatan informasi, kondisi ini menunjukkan betapa data pemilu juga rentan untuk dimiliki pihak lain di luar Indonesia. Padahal, data strategis dan vital semacam itu mestinya berada penuh dalam penguasaan otoritas Indonesia.
Dengan segala kontroversinya, Sirekap yang harusnya memiliki peran sangat penting bagi publik dalam mengakses transparansi hasil Pemilu 2024, mengawal suara pemilu, justru kini menjadi alasan untuk menebalkan ketidakpercayaan terhadap pemilu yang diwarnai berbagai kecurangan sejak dari hulu.
Kedaulatan rakyat sebagai pemberi mandat dalam setiap pemilu seolah sirna dalam perhalatan pemilu kali ini. Pemilu yang harusnya merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat ternyata dipenuhi dengan dugaan manipulasi dan pelanggaran yang tidak mampu diklarifikasi.
Untuk itulah, KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap Sirekap wajib transparan. Penyelenggara pemilu harus menunjukkan bukti sebaliknya terhadap dugaan dan kecurigaan atas karut-marut proses kontestasi demokrasi, termasuk Sirekap. Meminta maaf itu baik, tapi mesti diikuti pertanggung jawaban dan klarifikasi yang transparan kepada publik.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved