Headline

Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.

Fokus

Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.

Hargai Politik Kesukarelaan

10/2/2024 05:00
Hargai Politik Kesukarelaan
https://youtu.be/JYgCbN4CVM0(Ilustrasi/MI)

PEMILU di Indonesia kerap digambarkan sebagai pesta demokrasi. Sehingga, pemilu bukan sekadar ajang yang dimonopoli elite untuk mengganti atau mempertahankan kekuasaan. 

Pemilu menjadi ajang bagi publik untuk bergembira meski berbeda pilihan. Karena siapa pun yang terpilh atau tergusur, berada di bawah satu Merah Putih. Pemilih bisa menggunakan hak pilih tanpa harus diiming-imingi uang, makan siang gratis, ataupun ketakutan.

Gambaran kegembiraan seperti itulah yang hendak dirayakan salah satu pasangan calon presiden dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam penutup musim kampanye di Jakarta International Studium, pagi ini. Jutaan orang secara sukarela berpartisipasi dalam kampanye akbar ini.

Mereka ada yang berjalan kaki, bersepeda, konfoi sepeda motor, memakai transpirtasi umum, menyewa kendaraan, dan seterusnya. Bahkan banyak yang rela merogoh kocek pribadi demi mengongkosi partisipasi. Bagi mereka, hambatan, pembatalan, bahkan intimidasi mesti diterobos demi menyelamatkan demokrasi dan berpartisipasi untuk perubahan.

Pemilu 2024 tinggal menghitung hari. Suasana pembelahan antarpendukung tidak terlalu terlihat. Sungguh, satu hal yang amat positif. Akan tetapi, pemilu kali ini tidak terlepas dari noktah hitam. 

Kalangan aktivis dan tokoh bangsa bahkan pernah mencap pemilu kali ini terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Alasannya, dua dari empat tahapan besar pemilu yang sudah berjalan telah terbukti bermasalah. Kedua tahapan itu ialah pendaftaran pasangan calon dan kampanye. Adapun dua tahapan lain ialah pemungutan suara dan penghitungan. Repotnya, persoalan serius dalam tahapan pemilu justru melibatkan penyelenggara pemilu. 

Di kasus yang terkini ialah saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar kode etik dalam pendaftaran putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden atau cawapres. 
Putusan DKPP itu seakan segendang sepenarian dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang sampai memberhentikan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, dari posisi Ketua MK karena telah melakukan pelanggaran berat kode etik yang mengabulkan permohonan uji materi terkait syarat batas bawah usia capres atau cawapres. 

Akan tetapi, keputusan pelanggaran etik seakan tidak laku lagi di kalangan penyelenggara negara. Malahan dianggap sebagai angin lalu sehingga tidak perlu merasa malu karena melanggar etika. Gibran pun dipastikan tetap sah secara  hukum untuk masuk dalam kontestasi pilpres. 

Akademisi dan guru besar berbagai kampus di Tanah Air juga mulai gerah. Petisi demi petisi bergulir dari kampus. Mereka gelisah tentang kondisi di republik ini yang mengancam kehidupan demokrasi. 

Hanya saja, seruan maupun petisi dari kalangan kampus mengalami nasib serupa dengan putusan pelanggaran etika. Bukannya respons, kalangan kampus malah mendapat tudingan. Pesan moral dari kampus malah dianggap partisan atau sebagai buah dari agitasi saja. 

Mendapat sikap pemerintah seperti itu, wajar saja kalau kampus apalagi guru besar marah terhadap pemerintah. Karena kampus adalah tempat olah dan adu pikiran yang berbeda-beda. Termasuk pemikiran yang berbeda dengan pandangan rezim berkuasa. Pikiran atau pesan moral yang tidak sesuai keinginan pemerintah, malah dengan enteng dicap sebagai partisan. 

Di tengah pengabaian prinsip moral dan etika oleh penyelenggara negara, suara dan sikap anak muda dan mereka yang sukarela berpartisipasi dalam proses politik justru menjadi oase. Mereka yang ngeri melihat wajah politik, melawan dengan politik kesukarelaan. 

Mereka bukan sekadar relawan yang siap dipanggil untuk mengisi panggung musik di masa kampanye. Mereka bahkan menawarkan diri untuk melakukan perubahan. Ada yang sukarela patungan uang untuk membuat dan memasang videotron.

Meski video karya mereka di beberapa kota di-take down, semangat kesukarelaan bukannya terhenti. Gerakan mereka justru kian meluas ke daerah lain. Semua bergerak mengandalkan donasi dan saweran dari dompet mereka sendiri. 

Semangat kesukarelaan seperti itu haruslah diapresiasi. Salah satu bentuk terpenting dari apresiasi ialah para penyelenggara pemilu bekerja keras mewujudkan pemilu yang bersih dan jujur serta adil. Mereka seyogianya menjadi tulang punggung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. 

Hargailah semangat mereka yang sukarela untuk terlibat dalam pemilu dengan menghentikan aksi mengabaikan etika demi kepentingan sesaat nan sesat. Jangan sampai kebebalan penyelenggara negara terhadap etika akhirnya menimbulkan warga yang apatis. 



Berita Lainnya
  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.