Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Cendekiawan bukan Buzzer

06/2/2024 21:00

KAUM cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.

Maka, amatlah wajar jika  belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.

Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada.

Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan, dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait usuran pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan Pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa.

Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer.

Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan. Sebab, membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-senang.

Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.

Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena di situlah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral, dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan.

Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf,  Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influenser, apalagi buzzer.
 



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.