Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KAUM cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat.
Maka, amatlah wajar jika belakangan ini sejumlah guru besar dan tokoh intelektual di negeri ini lantang bersuara. Mereka resah ketika ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elite akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang-kalah untuk kepentingan elektoral.
Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta itu melempar pesan kepada elite agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Seruan itu bukanlah mengada-ada.
Mereka melihat gelagat etika dan moral yang secara kasat mata diselewengkan, dari mulai mengubah aturan Mahkamah Konstitusi terkait usuran pencalonan wakil presiden, pengerahan aparatus dan fasilitas negara untuk berkampanye, hingga tindakan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Intinya, mereka hanya menginginkan Pemilu berlangsung jurdil, jujur dan adil, serta beretika, bukan untuk menggulingkan penguasa.
Sayangnya, seruan moral ini ditanggapi berlebihan oleh Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, bahkan menuding para cendekiawan dan guru besar itu sebagai partisan. Tidak hanya merendahkan, mereka juga membuat narasi tandingan dengan membenturkan para cendekiawan. Ada indikasi dugaan keterlibatan aparat sebagai operator mendekati para petinggi universitas untuk bungkam atau menyuarakan hal sebaliknya. Seorang rektor bahkan mengaku diintimidasi untuk membuat video yang mendukung penguasa. Para intelektual itu seolah ingin digerakkan sebagai buzzer.
Upaya-upaya intimidasi semacam ini harus dilawan. Sebab, membiarkan kesewenang-wenangan, apalagi mendukungnya, adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Kaum cendekiawan atau intektual tidak semestinya terlibat dalam politik kekuasaan dan melupakan tugasnya sebagai penjaga moral. Kekuasaan, apalagi yang cenderung represif dan menindas, justru harus menjadi musuh bersama. Para cendekiawanlah yang harus berdiri di garda terdepan menyuarakan perlawanan agar kekuasaan itu tidak sewenang-senang.
Kaum cendekiawan harus mampu membawa pergerakan yang nyata serta menjadi agen perubahan. Mereka harus menjaga kebenaran dan berani memperjuangkan kebenaran itu meskipun menghadapi tekanan dan ancaman, baik yang berada di dalam maupun di luar kekuasaan.
Seorang cendekiawan sejati harusnya merasa terpanggil untuk menunaikan tugas tersebut, karena di situlah martabat dia sebagai cendekia yang memiliki keunggulan rasio, moral, dan etika. Bukannya malah ikut larut dalam pusaran kekuasaan, apalagi hanya dengan iming-iming uang dan jabatan.
Para cendekiawan harus menampakkan dirinya sebagai figur yang mencerahkan, bukannya sebagai petualang politik yang takut menjalankan fungsi kritik terhadap kekuasaan. Berpikir kritis dan logis adalah sikap yang harus melekat dalam diri seorang cendekiawan bukan malah bersikap pragmatis dan menghamba pada kekuasaan. Jika itu yang terjadi, maaf, Anda tidak pantas disebut cendekiawan, karena cendekiawan tidak akan pernah beralih peran menjadi influenser, apalagi buzzer.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved