PENENTUAN calon wakil presiden atau cawapres menjadi aspek yang menegangkan di internal setiap poros koalisi. Semua partai dan koalisi yang mengusung calon presiden masih terus berbicara soal nama nama potensial dan belum kunjung memutuskan figur final.
Bahkan, sebagian partai politik ini tampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari setiap kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan, tenggat penentuan cawapres juga telah didengungkan.
Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) segera dilakukan, ancaman serupa disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
PKB bahkan membuka opsi untuk menetralkan kembali posisi politiknya dalam Pilpres 2024. Rencana ini dilakukan apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra belum juga mengumumkan capres dan cawapres pada Juni ini.
Sementara itu, Partai Demokrat kini berada di KPP bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga parpol ini telah sepakat untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kesepakatan tersebut telah tertuang dalam bentuk nota kesepahaman.
Baik PKB maupun Demokrat sama-sama berhasrat agar ketua umum mereka bisa ikut berkontestasi dalam pilpres sebagai kandidat cawapres dari koalisi masing-masing.
Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono cocok untuk mendampingi Anies, sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diklaim mendapat restu para kiai dan ulama untuk menjadi cawapres Prabowo.
Demokrat dan PKB seakan memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini karena posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anies dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi itu untuk mendesak capres dan partai pengusung utama atau partai lain dalam koalisi.
Posisi cawapres memang harus diakui ialah target ideal peluang para ketum partai dengan elektabilitas yang masih minimalis saat ini. Selain itu, parpol yang berhasil mendapatkan kursi cawapres bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendongkrak perolehan suara di pemilu legislatif.
Namun, anggota koalisi perlu diingatkan koalisi bukan tempatnya untuk memaksakan kepentingan masing-masing, apalagi dengan main gertak. Kerja sama politik harus ditunjang dengan semangat untuk memenangkan pasangan caprescawapres, bukan menguntungkan salah satu pihak saja.
Apalagi, proses pencapresan masih panjang, strategi pemenangan harus dijalani dengan matang, termasuk soal penentuan nama cawapres dan waktu deklarasinya. Semua poros koalisi saat ini masih saling tunggu, penjajakan dan melihat respons publik lewat survei.
Sungguh tidak elok main gertak. Belum juga proses pencalonan tuntas, partai politik malah sibuk rebutan. Lalu di manakah peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini.
Justru yang lebih penting bagi partai politik untuk segera melakukan kerja politik, mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang mereka harapkan untuk memimpin negeri.
Mencari tahu harapan apa yang rakyat inginkan dari pemimpin baru lima tahun mendatang jelas lebih produktif dari sekadar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi.
Lebih baik tumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing. Percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun, percaya pada kerja politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi.
