Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Solusi Terbaik Piala Dunia U-20

29/3/2023 05:00
Solusi Terbaik Piala Dunia U-20
Ilustrasi MI(MI/Seno)

SOLUSI terbaik. Itulah yang dikatakan Presiden Jokowi tengah diupayakan pemerintah Indonesia terkait dengan polemik keikutsertaan tim Israel di Piala Dunia U-20. Presiden akhirnya memberikan pernyataan tadi malam setelah FIFA membatalkan drawing yang sedianya berlangsung pada 31 Maret 2023 di Bali.

Keputusan FIFA itu menyusul penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster atas kedatangan tim Israel. Sejurus dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang wilayahnya juga akan menjadi tempat digelarnya laga Piala Dunia U-20, menyatakan penolakan yang sama.

Sikap kedua kepala daerah itu seiring pula dengan gelombang penolakan di masyarakat. Tidak hanya antipati kepada Israel, masyarakat juga kecewa terhadap pemerintah yang memang tampak kurang perhitungan.

Pemerintah seolah hanya larut mengejar gengsi sebagai tuan rumah, tapi lupa akan detail-detail penting. Faktor kurang perhitungan itu pula yang tersirat dalam pernyatan Presiden Jokowi semalam. Penjelasan bahwa lolosnya tim Israel baru diketahui Juli 2022 atau sekitar 2 tahun setelah keberhasilan Indonesia mendapat kepercayaan FIFA menjadi tuan rumah, memperjelas bahwa kekisruhan sekarang adalah akibat ketidakcermatan.

Namun, tak bisa disangkal pula bahwa sebagian dari mereka yang menolak tak punya dasar yang kuat. Mereka boleh saja berdalih atas nama konstitusi bahwa negeri ini mengutuk segala bentuk penjajahan. Mereka bisa menyodorkan alasan ideologi Bung Karno yang memang sangat tegas terhadap Israel. Pertanyaannya, kenapa penolakan baru dilontarkan belakangan ini? Kenapa pula mereka yang sebelumnya setuju, siap, dan berkomitmen menyukseskan gelaran Piala Dunia U-20 tiba-tiba berbalik arah?

Ketika nasi telah menjadi bubur memang sulit dibayangkan solusi terbaik. Kendati begitu, kita mendukung upaya pemerintah melalui dialog Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA yang segera dilaksanakan.

Kita mendorong adanya solusi yang dapat menghormati nilai-nilai kedua belah pihak, baik FIFA maupun Indonesia. Pemerintah pun sejatinya tidak perlu berkecil hati dengan segala pro-kontra yang terjadi di dalam negeri.

Yang kini harus dilakukan pemerintah, di samping melobi FIFA, juga mesti meyakinkan kepada masyarakat termasuk kepala daerah bahwa Indonesia punya kewajiban untuk menjadi tuan rumah yang baik. Harus diingat, tuan rumah Piala Dunia U-20 bukan kita dapat sebagai hadiah, bukan penunjukan.

Kepercayaan itu kita raih dengan susah payah, dengan melamar, lewat kompetisi dengan sejumlah kontestan lain. Karena itu, sangat tidak berdasar jika kita pilih-pilih tamu. Terlepas dari eksistensi Israel dalam politik, mereka adalah anggota resmi FIFA. Mereka juga lolos lewat kualifikasi.

Betul kiranya penegasan Presiden Jokowi bahwa keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 tidak akan memengaruhi konsistensi politik luar negeri kita. Tim Israel boleh saja bertanding di Indonesia, tetapi komitmen negeri ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina tak tergoyahkan, tetap kokoh, tetap kuat.

Kita tidak ingin menguar malu, mengumbar aib karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kita sudah telanjur sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik, kadung berjanji untuk menyelenggarakan perhelatan cukup bergengsi ini dengan sepenuh hati.

Biarkan mereka, termasuk kepala daerah, yang menolak. Kita hormati posisi dan argumentasi mereka. Yang pasti, masih banyak anak bangsa yang tak ingin Indonesia dibuat malu dunia. Masih ada pula kepala daerah yang siap menjadi tuan rumah maupun tempat undian Piala Dunia U-20. Tinggal bagaimana pemerintah dan PSSI melobi dan meyakinkan FIFA bahwa Indonesia masih berkomitmen pada janji semula sebagai penyelenggara event tersebut.



Berita Lainnya
  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.

  • Pertaruhan Kejagung di Kasus Sritex

    23/5/2025 05:00

    SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.