Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SOLUSI terbaik. Itulah yang dikatakan Presiden Jokowi tengah diupayakan pemerintah Indonesia terkait dengan polemik keikutsertaan tim Israel di Piala Dunia U-20. Presiden akhirnya memberikan pernyataan tadi malam setelah FIFA membatalkan drawing yang sedianya berlangsung pada 31 Maret 2023 di Bali.
Keputusan FIFA itu menyusul penolakan Gubernur Bali I Wayan Koster atas kedatangan tim Israel. Sejurus dengan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang wilayahnya juga akan menjadi tempat digelarnya laga Piala Dunia U-20, menyatakan penolakan yang sama.
Sikap kedua kepala daerah itu seiring pula dengan gelombang penolakan di masyarakat. Tidak hanya antipati kepada Israel, masyarakat juga kecewa terhadap pemerintah yang memang tampak kurang perhitungan.
Pemerintah seolah hanya larut mengejar gengsi sebagai tuan rumah, tapi lupa akan detail-detail penting. Faktor kurang perhitungan itu pula yang tersirat dalam pernyatan Presiden Jokowi semalam. Penjelasan bahwa lolosnya tim Israel baru diketahui Juli 2022 atau sekitar 2 tahun setelah keberhasilan Indonesia mendapat kepercayaan FIFA menjadi tuan rumah, memperjelas bahwa kekisruhan sekarang adalah akibat ketidakcermatan.
Namun, tak bisa disangkal pula bahwa sebagian dari mereka yang menolak tak punya dasar yang kuat. Mereka boleh saja berdalih atas nama konstitusi bahwa negeri ini mengutuk segala bentuk penjajahan. Mereka bisa menyodorkan alasan ideologi Bung Karno yang memang sangat tegas terhadap Israel. Pertanyaannya, kenapa penolakan baru dilontarkan belakangan ini? Kenapa pula mereka yang sebelumnya setuju, siap, dan berkomitmen menyukseskan gelaran Piala Dunia U-20 tiba-tiba berbalik arah?
Ketika nasi telah menjadi bubur memang sulit dibayangkan solusi terbaik. Kendati begitu, kita mendukung upaya pemerintah melalui dialog Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA yang segera dilaksanakan.
Kita mendorong adanya solusi yang dapat menghormati nilai-nilai kedua belah pihak, baik FIFA maupun Indonesia. Pemerintah pun sejatinya tidak perlu berkecil hati dengan segala pro-kontra yang terjadi di dalam negeri.
Yang kini harus dilakukan pemerintah, di samping melobi FIFA, juga mesti meyakinkan kepada masyarakat termasuk kepala daerah bahwa Indonesia punya kewajiban untuk menjadi tuan rumah yang baik. Harus diingat, tuan rumah Piala Dunia U-20 bukan kita dapat sebagai hadiah, bukan penunjukan.
Kepercayaan itu kita raih dengan susah payah, dengan melamar, lewat kompetisi dengan sejumlah kontestan lain. Karena itu, sangat tidak berdasar jika kita pilih-pilih tamu. Terlepas dari eksistensi Israel dalam politik, mereka adalah anggota resmi FIFA. Mereka juga lolos lewat kualifikasi.
Betul kiranya penegasan Presiden Jokowi bahwa keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 tidak akan memengaruhi konsistensi politik luar negeri kita. Tim Israel boleh saja bertanding di Indonesia, tetapi komitmen negeri ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina tak tergoyahkan, tetap kokoh, tetap kuat.
Kita tidak ingin menguar malu, mengumbar aib karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Kita sudah telanjur sanggup untuk menjadi tuan rumah yang baik, kadung berjanji untuk menyelenggarakan perhelatan cukup bergengsi ini dengan sepenuh hati.
Biarkan mereka, termasuk kepala daerah, yang menolak. Kita hormati posisi dan argumentasi mereka. Yang pasti, masih banyak anak bangsa yang tak ingin Indonesia dibuat malu dunia. Masih ada pula kepala daerah yang siap menjadi tuan rumah maupun tempat undian Piala Dunia U-20. Tinggal bagaimana pemerintah dan PSSI melobi dan meyakinkan FIFA bahwa Indonesia masih berkomitmen pada janji semula sebagai penyelenggara event tersebut.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved