Headline

Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Beda Capres bukan Musuh

26/10/2022 05:00
Beda Capres bukan Musuh
Ilustrasi MI(MI/Seno)

BAHWA perbedaan adalah rahmat kiranya masih sekadar anggapan. Realitasnya, di negeri ini perbedaan tak jarang menjadi biang masalah, pemecah belah, bahkan pemantik permusuhan sesama anak bangsa.

Kita semua tahu, bangsa ini dibangun dari sekian banyak perbedaan. Kita semua paham, sejak awal pun bangsa ini sudah akrab dengan kemajemukan. Kita semua juga mengerti, oleh founding fathers, para bapak bangsa, perbedaan dan kemajemukan itu dijadikan fondasi untuk membangun bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Sampai saat ini, perbedaan dan kemajemukan itu pun masih ada. Ia tak mungkin kita hilangkan. Menghilangkannya sama saja mengingkari hukum alam. Yang harus kita lakukan ialah bagaimana mengelola perbedaan dan kemajemukan agar menjadi kekuatan, bukan biang persoalan.

Yang jadi soal, tak semua yang ideal itu bisa kita lakukan. Sudah cukup lama kita hidup dalam perbedaan yang salah arah. Sudah bertahun-tahun kita terbelah. Antara kami dan mereka kerap mendominasi kehidupan sosial. Kekitaan kita sebagai bangsa pun pergi entah ke mana.

Sekat-sekat tebal itu ada di hampir semua sisi kehidupan. Terlebih di dunia politik, dunia yang faktanya cenderung mencerai-beraikan.

Pesta demokrasi yang seharusnya menggembirakan, dalam beberapa episode terakhir justru memantik permusuhan. Rivalitas tak lagi didasarkan pada sportivitas, tetapi lebih dilandaskan pada nafsu untuk menegasikan.

Situasi seperti itu pula yang sudah mulai kita rasakan, padahal Pemilu 2024 masih sekitar dua tahun lagi. Perbedaan pilihan soal bakal calon presiden, misalnya, tak dianggap sebagai kewajaran. Deklarasi kandidat yang selayaknya ditanggapi dengan kesiapan untuk berkontestasi, justru disambut dengan amarah, dengan emosi.

Hanya karena bakal capres, jalinan pertemanan dengan gampang diputuskan. Dulu kawan sekarang lawan, itulah sikap picik yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita saksikan di pentas perpolitikan Tanah Air saat ini.

Tentu, sikap itu tidak baik buat bangsa. Karena itu, sangat tepat imbauan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga kesepakatan nasional. Pada peringatan Hari Santri di Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dua hari lalu, Wapres mengingatkan, perbedaan politik menjelang atau pada Pemilu 2024 nanti tak boleh membuat kita bermusuhan.

Kiai Ma'ruf menekankan pula, kalau berbeda partai maka harus bersikap lakum partaiyukum walana partayuna. Partai Anda, partai Anda, partai saya, partai saya. Kalau berbeda capres maka wajib berprinsip capresukum walana capresyuna. Bagi kalian capres kalian, bagi kami capres kami.

Beda capres boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Demokrasi justru tak sehat, malah sakit-sakitan, jika semua orang punya capres yang sama. Calon tunggal akan membuat demokrasi mati.

Biarkan Pemilu 2024 berjalan di rel demokrasi yang hidup. Beda pilihan capres bukan berarti alasan untuk menghujat, menyerang, memfitnah, meniadakan yang lain. Harus kita katakan, di dunia maya, di media sosial, perilaku keliru seperti itu tak lagi berpijak pada akal sehat. Narasi-narasi yang mereka unggah di luar keadaban.

Di dunia nyata, capres juga memicu agresivitas politik. Celakanya lagi, tabiat seperti itu ditunjukkan oleh para elite. Mereka yang semestinya memberikan teladan apik bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana bermain politik dengan cantik, malah sebaliknya menyodorkan contoh buruk dengan membuka permusuhan.

Pemilu 2024 baru pemanasan. Perjalanannya masih sangat panjang. Ia tak boleh dibuat semakin panas. Biarkan perbedaan menjadi warna yang indah dalam kompetisi, dan kita, utamanya para elite, harus memastikan itu dengan sikap dan perilaku yang menyejukkan.



Berita Lainnya
  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.