SINYAL-SINYAL yang sempat dilempar pemerintah bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi bakal dinaikkan pada 1 September 2022 rupanya hanya sinyal palsu. Entah keraguan apa lagi yang ada di benak pemangku kebijakan sehingga rencana yang kelihatannya sudah matang dan pasti itu nyatanya tak jadi dieksekusi.
Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyampaikan bahwa keuangan negara sudah kepayahan menanggung beban amat besar yang ditimbulkan oleh subsidi BBM. Belanja subsidi energi, khususnya BBM, dalam APBN 2022 melonjak dari semula hanya Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Bahkan angka subsidi energi itu bisa melesat di atas Rp690 triliun kalau tidak ada langkah konkret mengurangi besarannya atau membatasi pemakaiannya. Sri Mulyani menyebut angka itu sebagai sebuah kenaikan yang sungguh dramatis. Presiden Jokowi mengatakan negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tidak ada jalan lain, opsi menaikkan harga BBM pun tidak bisa dihindari.
Argumen itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuat masyarakat dapat menerima rencana penaikan harga BBM. Apalagi kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan dana bantalan berupa bantuan sosial (bansos) sebesar total Rp24,17 triliun dalam rangka pengalihan subsidi BBM. Jika sesuai rencana, bansos tersebut disalurkan mulai 1 September 2022 kemarin secara bertahap.
Hal-hal itulah yang diyakini publik sebagai sinyal bahwa pemerintah pasti bakal menaikkan harga BBM subsidi per 1 September. Namun, nyatanya justru pemerintah yang tak yakin dengan rencana sendiri. Di awal begitu menggebu menjelaskan alasan kenapa harga BBM subsidi harus segera dinaikkan, tapi saat eksekusinya ternyata nihil.
Sangat disayangkan, ketika publik sudah meyakini sebuah rencana menjadi kepastian, pemerintah malah mementahkannya lagi dan pada saat yang sama menciptakan ketidakpastian. Mengapa disebut membuat ketidakpastian?
Karena semakin panjang wacana, semakin lama rencana penaikan harga BBM subsidi dibiarkan tanpa kejelasan eksekusi, itu hanya akan merangsang harga-harga kebutuhan lain naik terlebih dahulu. Celakanya, harga-harga kebutuhan lain itu sangat mungkin bakal naik lagi saat penaikan harga BBM subsidi diumumkan resmi oleh pemerintah.
Ibarat ingin menyembuhkan luka di satu titik. Kita sudah tahu obat yang mujarab untuk luka tersebut, tetapi karena ragu-ragu dan tak segera diberikan, yang ada justru muncul luka baru di titik-titik lain. Seharusnya bila pemerintah yakin obat pembengkakan subsidi itu ialah dengan menaikkan harga BBM, mengapa obat itu tak segera diberikan?
Siapa pun tahu langkah menaikkan harga BBM subsidi bukanlah kebijakan populis. Pasti akan memunculkan gejolak dan penolakan dari sebagian kelompok masyarakat ketika diumumkan. Akan tetapi, bukankah pemerintah mestinya sudah menyiapkan mitigasi untuk semua risiko dan konsekuensi dari kebijakan itu? Keputusan mengulur-ulur waktu penaikan harga BBM subsidi memperlihatkan pemerintah sepertinya belum siap dengan langkah antisipasinya.
Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Siap atau tidak siap, pemerintah seharusnya tak perlu ragu segera mengumumkan kejelasan soal harga BBM subsidi karena sinyal sudah telanjur dilemparkan. Pastikan kapan dan berapa penaikannya. Umumkan kepada publik, sekaligus jelaskan pertimbangan dan argumen yang mendasari penaikan tersebut. Tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Subsidi BBM yang menggerogoti anggaran negara sudah selayaknya dipangkas terutama karena mayoritas konsumennya ialah kalangan menengah ke atas.
