Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SETELAH beberapa waktu lalu berkunjung Ukraina dan Rusia, kini Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Banyak pihak mengaitkan dua rangkaian ini meski tidak berlangsung sejurus.
Digenjotnya politik luar negeri Indonesia, oleh Kepala Negara langsung, memang mencerminkan banyak hal. Bukan hanya soal urgensi krisis dunia, status Presidensi Indonesia di G-20, melainkan berbagai urgensi kepentingan dalam negeri.
Berbagai urgensi itulah yang harus cermat dilihat dalam kunjungan ke Tiongkok. Mengartikan kunjungan ini menjadi bagian dalam keinginan Presiden menjembatani dialog Ukraina-Rusia, tidaklah tepat. Bahkan anggapan ini jelas salah alamat karena sejauh ini Tiongkok nyata-nyata bersikap netral.
Tiongkok tidak pernah mengecam invasi Rusia. Hubungan Tiongkok dengan Rusia bahkan memang kian meningkat hanya seminggu sebelum invasi. Kedua negara menyepakati perjanjian energi bernilai raksasa, yakni US$20 miliar untuk batu bara US$117,5 miliar untuk minyak dan gas Rusia.
Perjanjian itu tidak hanya mengamankan kebutuhan energi ‘Negara Tirai Bambu’, tetapi juga mengamankan devisa Rusia. Dengan invasi yang kala itu di depan mata, sudah diperkirakan ragam embargo yang dijatuhkan negara Barat terhadap Rusia.
Di sisi lain, perbedaan politik luar negeri Indonesia dan Tiongkok dalam soal perang tersebut bukan berarti menepikan peran Tiongkok untuk perdamaian dunia dan stabilitas global. Di tengah krisis iklim, perdamaian dunia sangat bergantung pada keamanan pangan. Inilah pula yang dikuasai Tiongkok dengan gandumnya.
Pada 2020/2021, Tiongkok menjadi negara penghasil gandum dengan produksi 134,25 juta metrik ton. Dengan pasokan gandum dari Ukraina yang terhambat, gandum Tiongkok kian penting bagi dunia, termasuk Indonesia.
Bukan hanya soal gandum dan energi, nilai strategis kunjungan Presiden kali ini ke Tiongkok juga penting jika berkaca pada defisit perdagangan Indonesia. Bahkan defisit perdagangan RI terhadap Tiongkok sudah berlangsung 14 tahun terakhir.
Januari-September tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit US$1,48 miliar. Defisit neraca perdagangan itu mengalami penurunan 78,77% jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$7,96 miliar.
Bila melihat trennya, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Namun, defisit perdagangannya juga semakin melebar.
Maka di sinilah sebenarnya nilai paling strategis kunjungan Kepala Negara. Presiden mesti dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan juga memastikan komitmen Tiongkok untuk memberikan berbagai kelonggaran ekspor terhadap Indonesia.
Ini sesungguhnya bukanlah harapan muluk melainkan memang sewajarnya jika Tiongkok memang serius membangun komunitas Tiongkok-Indonesia. Selama ini komunitas itu telah didengungkan dengan pola kerja sama ‘penggerak roda empat’, yang meliputi politik, bidang ekonomi, budaya, dan maritim.
Lebih jauh lagi komitmen Tiongkok di hubungan bilateral kita sesungguhnya ialah dukungan yang paling nyata terhadap Presidensi Indonesia di G-20. Selama ini Tiongkok telah menyatakan dukungan itu. Namun, harus diakui, komitmen-komitmen nyata masih lemah.
Sebab tentulah sulit bagi Indonesia untuk memainkan peran maksimal di G-20, sementara agenda-agenda bilateral pun tidak berhasil positif. Maka kita mendorong Presiden Jokowi untuk lebih menekankan kesuksesan bilateral dari rangkaian kunjungan kali ini. Presiden harus menyadari bahwa agenda multilateral tidak akan berhasil tanpa hasil nyata di agenda bilateral.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved