SETELAH beberapa waktu lalu berkunjung Ukraina dan Rusia, kini Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Banyak pihak mengaitkan dua rangkaian ini meski tidak berlangsung sejurus.
Digenjotnya politik luar negeri Indonesia, oleh Kepala Negara langsung, memang mencerminkan banyak hal. Bukan hanya soal urgensi krisis dunia, status Presidensi Indonesia di G-20, melainkan berbagai urgensi kepentingan dalam negeri.
Berbagai urgensi itulah yang harus cermat dilihat dalam kunjungan ke Tiongkok. Mengartikan kunjungan ini menjadi bagian dalam keinginan Presiden menjembatani dialog Ukraina-Rusia, tidaklah tepat. Bahkan anggapan ini jelas salah alamat karena sejauh ini Tiongkok nyata-nyata bersikap netral.
Tiongkok tidak pernah mengecam invasi Rusia. Hubungan Tiongkok dengan Rusia bahkan memang kian meningkat hanya seminggu sebelum invasi. Kedua negara menyepakati perjanjian energi bernilai raksasa, yakni US$20 miliar untuk batu bara US$117,5 miliar untuk minyak dan gas Rusia.
Perjanjian itu tidak hanya mengamankan kebutuhan energi ‘Negara Tirai Bambu’, tetapi juga mengamankan devisa Rusia. Dengan invasi yang kala itu di depan mata, sudah diperkirakan ragam embargo yang dijatuhkan negara Barat terhadap Rusia.
Di sisi lain, perbedaan politik luar negeri Indonesia dan Tiongkok dalam soal perang tersebut bukan berarti menepikan peran Tiongkok untuk perdamaian dunia dan stabilitas global. Di tengah krisis iklim, perdamaian dunia sangat bergantung pada keamanan pangan. Inilah pula yang dikuasai Tiongkok dengan gandumnya.
Pada 2020/2021, Tiongkok menjadi negara penghasil gandum dengan produksi 134,25 juta metrik ton. Dengan pasokan gandum dari Ukraina yang terhambat, gandum Tiongkok kian penting bagi dunia, termasuk Indonesia.
Bukan hanya soal gandum dan energi, nilai strategis kunjungan Presiden kali ini ke Tiongkok juga penting jika berkaca pada defisit perdagangan Indonesia. Bahkan defisit perdagangan RI terhadap Tiongkok sudah berlangsung 14 tahun terakhir.
Januari-September tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit US$1,48 miliar. Defisit neraca perdagangan itu mengalami penurunan 78,77% jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$7,96 miliar.
Bila melihat trennya, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Namun, defisit perdagangannya juga semakin melebar.
Maka di sinilah sebenarnya nilai paling strategis kunjungan Kepala Negara. Presiden mesti dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan juga memastikan komitmen Tiongkok untuk memberikan berbagai kelonggaran ekspor terhadap Indonesia.
Ini sesungguhnya bukanlah harapan muluk melainkan memang sewajarnya jika Tiongkok memang serius membangun komunitas Tiongkok-Indonesia. Selama ini komunitas itu telah didengungkan dengan pola kerja sama ‘penggerak roda empat’, yang meliputi politik, bidang ekonomi, budaya, dan maritim.
Lebih jauh lagi komitmen Tiongkok di hubungan bilateral kita sesungguhnya ialah dukungan yang paling nyata terhadap Presidensi Indonesia di G-20. Selama ini Tiongkok telah menyatakan dukungan itu. Namun, harus diakui, komitmen-komitmen nyata masih lemah.
Sebab tentulah sulit bagi Indonesia untuk memainkan peran maksimal di G-20, sementara agenda-agenda bilateral pun tidak berhasil positif. Maka kita mendorong Presiden Jokowi untuk lebih menekankan kesuksesan bilateral dari rangkaian kunjungan kali ini. Presiden harus menyadari bahwa agenda multilateral tidak akan berhasil tanpa hasil nyata di agenda bilateral.
