Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
SETELAH beberapa waktu lalu berkunjung Ukraina dan Rusia, kini Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Banyak pihak mengaitkan dua rangkaian ini meski tidak berlangsung sejurus.
Digenjotnya politik luar negeri Indonesia, oleh Kepala Negara langsung, memang mencerminkan banyak hal. Bukan hanya soal urgensi krisis dunia, status Presidensi Indonesia di G-20, melainkan berbagai urgensi kepentingan dalam negeri.
Berbagai urgensi itulah yang harus cermat dilihat dalam kunjungan ke Tiongkok. Mengartikan kunjungan ini menjadi bagian dalam keinginan Presiden menjembatani dialog Ukraina-Rusia, tidaklah tepat. Bahkan anggapan ini jelas salah alamat karena sejauh ini Tiongkok nyata-nyata bersikap netral.
Tiongkok tidak pernah mengecam invasi Rusia. Hubungan Tiongkok dengan Rusia bahkan memang kian meningkat hanya seminggu sebelum invasi. Kedua negara menyepakati perjanjian energi bernilai raksasa, yakni US$20 miliar untuk batu bara US$117,5 miliar untuk minyak dan gas Rusia.
Perjanjian itu tidak hanya mengamankan kebutuhan energi ‘Negara Tirai Bambu’, tetapi juga mengamankan devisa Rusia. Dengan invasi yang kala itu di depan mata, sudah diperkirakan ragam embargo yang dijatuhkan negara Barat terhadap Rusia.
Di sisi lain, perbedaan politik luar negeri Indonesia dan Tiongkok dalam soal perang tersebut bukan berarti menepikan peran Tiongkok untuk perdamaian dunia dan stabilitas global. Di tengah krisis iklim, perdamaian dunia sangat bergantung pada keamanan pangan. Inilah pula yang dikuasai Tiongkok dengan gandumnya.
Pada 2020/2021, Tiongkok menjadi negara penghasil gandum dengan produksi 134,25 juta metrik ton. Dengan pasokan gandum dari Ukraina yang terhambat, gandum Tiongkok kian penting bagi dunia, termasuk Indonesia.
Bukan hanya soal gandum dan energi, nilai strategis kunjungan Presiden kali ini ke Tiongkok juga penting jika berkaca pada defisit perdagangan Indonesia. Bahkan defisit perdagangan RI terhadap Tiongkok sudah berlangsung 14 tahun terakhir.
Januari-September tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami defisit US$1,48 miliar. Defisit neraca perdagangan itu mengalami penurunan 78,77% jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$7,96 miliar.
Bila melihat trennya, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan. Namun, defisit perdagangannya juga semakin melebar.
Maka di sinilah sebenarnya nilai paling strategis kunjungan Kepala Negara. Presiden mesti dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan juga memastikan komitmen Tiongkok untuk memberikan berbagai kelonggaran ekspor terhadap Indonesia.
Ini sesungguhnya bukanlah harapan muluk melainkan memang sewajarnya jika Tiongkok memang serius membangun komunitas Tiongkok-Indonesia. Selama ini komunitas itu telah didengungkan dengan pola kerja sama ‘penggerak roda empat’, yang meliputi politik, bidang ekonomi, budaya, dan maritim.
Lebih jauh lagi komitmen Tiongkok di hubungan bilateral kita sesungguhnya ialah dukungan yang paling nyata terhadap Presidensi Indonesia di G-20. Selama ini Tiongkok telah menyatakan dukungan itu. Namun, harus diakui, komitmen-komitmen nyata masih lemah.
Sebab tentulah sulit bagi Indonesia untuk memainkan peran maksimal di G-20, sementara agenda-agenda bilateral pun tidak berhasil positif. Maka kita mendorong Presiden Jokowi untuk lebih menekankan kesuksesan bilateral dari rangkaian kunjungan kali ini. Presiden harus menyadari bahwa agenda multilateral tidak akan berhasil tanpa hasil nyata di agenda bilateral.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved