Menuju Koalisi Permanen

PARTAI politik di negeri ini mulai beranjak dewasa dan matang. Tidak lagi main ancam dan suka mutung. Pemimpin partai sudah bisa dan terbiasa duduk bersama membicarakan kepentingan bangsa.

Bisa dan terbiasa duduk bersama di antara para pemimpin partai memperlihatkan kematangan berpolitik. Tidak ada lagi yang merasa hebat dan ingin menang sendiri.

Tatkala para pemimpin partai bisa duduk sama rendah, muncullah keinginan membangun koalisi demi kepentingan bangsa. Bukan semata-mata merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Harus jujur diakui bahwa ada kemajuan yang signifikan terkait dengan gagasan koalisi menuju 2024. Partai politik tidak lagi malu-malu membicarakan dan menjajaki koalisi sejak dini.

Tradisi koalisi selama ini dibangun mendekati batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Koalisi menit-menit terakhir hanya membicarakan pembagian kekuasaan, bukan lagi membahas kemajuan bangsa.

Kali ini, dua tahun menuju suksesi nasional, partai politik sudah secara terbuka membicarakan koalisi. Bukan sekadar bicara, tapi melakukan penjajakan melalui silaturahim politik.

Tidak ada yang tabu dengan koalisi. Meski demikian, perlu pula diingatkan bahwa sudah saatnya membangun koalisi permanen. Hanya koalisi permanen yang bisa mencegah perilaku elite yang senang bersalin mitra koalisi.

Dengan membangun koalisi permanen, partai-partai tidak mudah lompat pagar atau seperti angin yang mudah beralih tanpa meninggalkan jejak dan tanpa malu pula. Masalah utama yang dihadapi dan selalu berulang ialah buruknya komunikasi di antara para elite politik.

Koalisi adalah keniscayaan. Konstitusi menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.

Ketetapan konstitusi itu diatur secara teknis dalam Undang-Undang Pemilu. Diatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Jika menilik manuver partai politik belakangan ini, setidaknya bisa terbentuk tiga atau empat poros pencalonan presiden. Hanya PDIP yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon sendiri karena memiliki 22,26% kursi DPR.

Delapan partai lain di parlemen harus berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Sejauh ini Golkar, PAN, dan PPP sudah berkomitmen bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Total kursi ketiga partai itu 25,73% di DPR.

Masih ada lima partai parlemen dengan kekuatan kursi 50,01%. Mereka bisa saja membentuk dua poros baru lagi untuk mengusung capres di 2024.

Sejauh ini belum ada koalisi permanen. Sebatas penjajakan, belum berujung mengikat perjanjian. Setelah mempunyai capres yang diusung bersama, baru dibuat perjanjian.

Kiranya partai politik sejak dini membangun koalisi dan mengumumkan nama capres. Pengumuman dini itu lebih menguntungkan bagi pemilih karena sudah mengetahui jauh-jauh hari calon pemimpin di 2024.

Jauh lebih elok lagi bila semua capres yang diusung di 2024 dimintai komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Jangan karena gengsi, pembangunan yang dilakukan pemimpin sebelumnya dinihilkan sehingga membangun mulai dari nol lagi.