Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENJUALAN psikotropika melalui toko online yang kian marak belakangan ini sangat meresahkan. Disebut meresahkan karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa pemakainya.
Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan rasa kecanduan pada pemakainya.
Potensi bahaya psikotropika itulah yang mendorong negara mengatur pembuatan, pengedaran, dan pemakaiannya. Prinsip utama yang diatur ialah apoteker dapat menyerahkan psikotropika kepada masyarakat atas resep dokter sesuai undang-undang.
Prinsip itulah yang diterabas suka-suka dalam penjualan psikotropika secara online. Tidaklah mengherankan jika sejumlah selebritas ditangkap polisi karena mengonsumsi psikotropika secara ilegal. Mereka mengaku mendapatkan psikotropika dengan membeli secara online.
Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Disebutkan bahwa psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Meski disebut penting, penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Karena itulah penyalahgunaan psikotropika diancam pidana.
Setiap orang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Ketentuan itulah yang mengancam sejumlah selebritas yang ditangkap polisi karena mengonsumsi psikotropika.
Terus terang, dalam praktiknya, aparat penegak hukum hanya menjangkau pemakai tanpa menyentuh toko online. Padahal, aturannya sangat jelas bahwa psikotropika hanya bisa didapatkan masyarakat di apotek atas resep dokter.
Tidak satu pun pasal dalam undang-undang yang membolehkan psikotropika bisa didapatkan melalui pembelian online. Jika itu dilakukan, ancaman pidananya sangat jelas, yakni pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp100 juta.
Meski demikian, Indonesia tidak bisa berlama-lama menutup diri dari perkembangan teknologi informasi. Kehadiran apotek online selama masa pandemi covid-19 sangat membantu masyarakat.
Pada saat diberlakukan pembatasan jarak, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke apotek konvensional untuk membeli obat serta tanpa mengantre yang menghabiskan banyak waktu. Keberadaan apotek online saat ini sebuah keniscayaan.
Sudah tiba waktunya pemerintah dan DPR menginisiasi kelahiran undang-undang yang mengatur apotek online. Penjualan obat secara online harus memenuhi kebijakan regulasi obat nasional, termasuk hal-hal yang terkait dengan psikotropika.
Benar bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Dalam peraturan yang ditetapkan pada 6 April 2020 itu diatur obat yang boleh dan tidak boleh dijual secara daring. Beberapa yang dilarang antara lain obat yang termasuk golongan narkotika dan psikotropika.
Terus terang peraturan Badan POM itu belum terlalu kuat dijadikan landasan hukum yang bisa menjerat pembeli dan penjual psikotropika lewat toko online. Hal itu karena sanksi yang diatur hanya bersifat administratif.
Tanpa kehadiran undang-undang tentang apotek online, maraknya penjual psikotropika di dunia maya tidak bisa dicegah secara efektif. Jangan menunggu banyak jatuhnya korban, baru disusun regulasinya.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved