Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
HERRY Wirawan, predator seksual yang memerkosa 13 santriwati, harus menanggung kebiadabannya. Dia divonis pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Vonis seumur hidup untuk Herry disampaikan majelis hakim yang diketuai Yohannes Purnomo Suryo dalam sidang pembacaan putusan, kemarin. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati, kebiri kimia, dan denda Rp500 juta subsider satu tahun kurungan.
Menurut majelis, tidak ada yang meringankan Herry. Semua fakta persidangan memberatkan dia. Aksi bejat Herry dinilai telah merusak korban, khususnya perkembangan dan fungsi otak mereka. Karena terbukti melakukan kejahatan yang begitu berat, dia layak mendapat hukuman superberat. Begitulah memang seharusnya.
Betul bahwa vonis hakim lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Namun, pertimbangan hukum yang mendasarinya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertimbangan-pertimbangan itu bisa diterima akal sehat. Ia tak mencederai rasa keadilan masyarakat.
Soal kebiri kimia, misalnya, hukuman itu dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Karena vonis penjara seumur hidup tidak memungkinkan terpidana selesai menjalani pidana pokok, tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan.
Meski bukan hukuman mati, kendati kebiri kimia tak jadi putusan, vonis hakim untuk Herry layak untuk diapresiasi. Vonis seumur hidup kiranya sudah cukup untuk memberikan efek jera.
Herry tak perlu dikebiri karena dia akan terus berada di balik jeruji besi. Artinya, tidak ada peluang baginya untuk kembali memangsa anak-anak. Tentu dengan syarat aparat tak memberikan dia kesempatan keluar dari sel dengan rupa-rupa imbalan.
Putusan hakim tersebut laik disambut baik karena kali inilah hukuman sangat berat ditimpakan kepada penjahat seksual terhadap anak. Sebelumnya, para 'wakil tuhan' masih berbaik hati dengan mengetuk palu dengan hukuman yang tanggung. Hukuman yang masih menyisakan kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan kejinya.
Elok nian jika majelis di tingkat banding dan kasasi nanti sepaham dengan putusan tingkat pertama. Jangan ada sedikit pun kehendak untuk memperingan hukuman itu.
Vonis seumur hidup untuk Herry ialah yurisprudensi bagi hakim-hakim lain yang mengadili perkara yang sama. Perkara-perkara sejenis tidaklah sedikit. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Bahkan, belakangan kian kerap aksi bejat seperti yang dilakukan Herry terungkap.
Pada 20 Januari lalu, misalnya, seorang guru tari di Malang, Jawa Timur, ditangkap karena diduga memerkosa tujuh anak didiknya. Dalam waktu berdekatan, Polres Bogor, Jawa Barat, menangkap pelaku pemerkosaan terhadap lima anak.
Itu hanya sedikit contoh. Masih ada seabrek contoh kebiadaban dan kebejatan lainnya sebagai buah dari nafsu kebinatangan. Korbannya pun kebanyakan anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan.
Hanya hukuman berat, superberat, yang bisa kita andalkan untuk membasmi para penjahat seksual. Tak kalah penting, negara mesti secepatnya memberikan payung hukum yang lebih kuat berupa undang-undang yang lebih komprehensif.
Pada konteks itu, kita mendukung gerak pemerintah dan DPR dalam upaya menyegerakan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang. Setelah lambat bak bekicot, RUU TPKS yang diusulkan sejak 2016 mulai menunjukkan kemajuan.
RUU TPKS sudah resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Pemerintah pun telah merampungkan penyusunan daftar inventarisasi masalah pada RUU TPKS.
Namun, jalan masih panjang. Konsistensi pembuat UU untuk terus memprioritaskan RUU itu pun kita harapkan, sama halnya kita berharap agar penegak hukum konsisten menindak tegas para penjahat seksual.
PEMERINTAH yang bersih dan adil adalah permulaan dari segala sesuatu.
SEJARAH ditorehkan oleh bangsa ini saat DPR menyetujui pembentukan kementerian haji dan umrah, Selasa (26/8) lalu.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved