Headline

Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.

Kesuksesan Ganda GP Mandalika

20/1/2022 05:00
Kesuksesan Ganda GP Mandalika
(MI/Duta)

 

 

GELARAN Moto-GP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 18-20 Maret mendatang, diterpa kabar tak sedap. Akibat simpang siur perihal karantina, Dorna Sports mengancam akan membatalkan secara sepihak ajang tersebut.

Dorna Sports ialah pemegang hak komersial untuk balap Moto-GP. Jika mereka membatalkan, perhelatan di Mandalika nanti tak bisa dilangsungkan. Persiapan sudah sedemikian matang dilakukan pemerintah. Padahal, ajang bergengsi itu amat bernilai, baik untuk ekonomi dan pariwisata maupun pamor Indonesia di mata dunia.

CEO Dorna Sports Carmelo Ezpelete-lah yang melontarkan ancaman tersebut, Minggu (16/1). Pembatalan sepihak akan dilakukan jika tuan rumah memberlakukan wajib karantina sampai 14 hari.

Kebijakan untuk menghadang penularan covid-19 seperti itu tak masuk akal. Jika pembalap, kru, ofisial, dan para pihak yang terlibat harus menjalani karantina, apalagi sampai dua minggu, jadwal Moto-GP bakal berantakan. Agenda balapan dengan jeda sekitar 10 hari antarseri yang sudah dirilis sejak tahun lalu mesti ditinjau ulang.

Bagi Dorna Sports, hal itu sesuatu yang tak mungkin. Mereka mengajukan opsi lain untuk mengatasi covid-19 sementara balapan tetap terselenggara. Opsi itu antara lain seluruh anggota tim wajib menunjukkan sertifikat vaksin secara penuh, melakukan tes PCR, dan penerapan sistem bubble.

Kita memahami kerisauan mereka jika harus menjalani karantina. Karantina memang mustahil diberlakukan karena padatnya jadwal. Lagi pula, seperti halnya event olahraga bergengsi dunia lainnya, karantina bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi peserta.

Penggantinya, vaksinasi, tes PCR, dan sistem bubble menjadi solusi. Karena itu, tepat kiranya kebijakan pemerintah kemudian bahwa tidak ada keharusan karantina dalam arti sesungguhnya di GP Mandalika. Karantina yang hendak diterapkan lebih pada kewajiban peserta untuk beraktivitas dengan sistem gelembung alias bubble.

Mereka akan ditempatkan di hotel khusus dan tak diizinkan berinteraksi dengan pihak luar di luar gelembung. Meski begitu, bukan berarti mereka dikungkung. Mereka tetap diberi keleluasaan untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan.

Skema bubble juga diterapkan kepada penonton dari luar daerah. Menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto, mereka yang bakal menyaksikan aksi para pembalap dunia itu bakal ditempatkan di hotel khusus.

Mereka tidak boleh ke mana-mana, kecuali beraktivitas menuju Sirkuit Mandalika. Protokolnya, mereka tiba di bandara, masuk hotel, nonton balapan, balik lagi ke hotel, balik ke bandara. Peluang untuk bersentuhan dengan masyarakat ditutup rapat.

Skenario tersebut layak kita dukung. Kita memang punya kedaulatan penuh untuk membuat kebijakan. Namun, kita tak boleh mentang-mentang jika ingin GP Mandalika tetap berjalan. Kita tetap harus memperhatikan kepentingan peserta karena merekalah aktor utama dalam pergelaran. Karantina penuh mustahil diberlakukan buat mereka.

Sertifikat vaksin, tes PCR, dan sistem bubble bagi baik peserta maupun penonton dari luar daerah ialah win-win solution. Ia dapat mencegah covid-19 sekaligus menjadi jaminan terlaksananya GP Mandalika.

Namun, semua itu belum cukup. Keberadaan penonton dan warga lokal juga perlu perhatian ekstra. Memastikan mereka mematuhi protokol kesehatan, utamanya mengenakan masker dan menjaga jarak, tak bisa ditawar.

GP Mandalika yang merupakan seri kedua Moto-GP 2022 akan menyedot mata dunia. Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membuat ajang bergengsi itu sukses. Tak cuma sukses penyelenggaran, tapi juga sukses mencegahnya sebagai klaster baru korona.



Berita Lainnya
  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.

  • Dikepung Ancaman Krisis Global

    07/1/2026 05:00

    SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.

  • Menagih Bukti UU Perampasan Aset

    06/1/2026 05:00

    DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret

  • Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik

    05/1/2026 05:00

    DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.

  • Jangan Lamban lagi Urus Bencana

    03/1/2026 05:00

    REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.

  • Memaknai Ulang Pertumbuhan

    02/1/2026 05:00

    MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%.