Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
VIRUS korona belum juga mau menghentikan ekspansi. Dengan varian barunya bernama omikron, ia terus membuat dunia hidup dalam kecemasan. Indonesia pun tak luput dari ancaman.
Memang belum diketahui secara pasti seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan omikron. Belum bisa dipastikan pula apakah omikron lebih berbahaya daripada varian delta yang sebelumnya membuat dunia bergelimang duka, atau sebaliknya. Namun, yang pasti, omikron tetap wajib diwaspadai.
Ekspansi omikron yang sangat cepat menjadi salah satu alasan kenapa kita juga mesti sangat serius mengantisipasinya. Omikron sudah merambah ke sekitar 115 negara. Ia telah menyebabkan kekacauan, termasuk memaksa lebih dari 6.000 penerbangan di seluruh dunia dibatalkan tiga hari lalu.
Omikron pun sudah menjelma sebagai malaikat pencabut nyawa. Kematian akibat ulahnya meski juga lantaran dibarengi penyakit penyerta dilaporkan di sejumlah negara.
Pada konteks itulah, wajib kita sadari bersama bahwa ancaman omikron ialah nyata. Ia kini bahkan sudah ada di pintu gerbang rumah kita. Laporan teranyar menyebutkan kasus positif omikron di Tanah Air berjumlah 46 orang.
Benar bahwa mereka yang terpapar hampir semuanya ialah pelaku perjalanan dari luar negeri. Kecuali satu orang tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran, seluruh kasus itu merupakan imported case.
Meski begitu, bukan berarti kita boleh mengendurkan kesiapan dan kesigapan dalam antisipasi. Ketegasan dari hulu hingga hilir mutlak dikedepankan agar omikron tak kian menggila.
Ibarat perang, karantina ialah benteng pertama untuk membendung omikron agar tak masuk lebih dalam ke rumah kita. Ia harus kuat dan rapat. Membiarkan karantina jebol sama saja mempersilakan omikron seenaknya menjajah kita.
Sayangnya, sebagai benteng pertama, karantina tak sekukuh yang kita harapkan. Ironisnya lagi, karantina rapuh karena disengaja. Aturan yang semestinya diterapkan secara tegak lurus dibuat bengkok. Ada peluang kompromi di dalamnya sehingga orang bisa lepas dari kewajiban menjalani karantina sepulang dari mancanegara.
Masih lekat dalam memori kita ketika selebgram kabur dari karantina di Wisma Atlet setelah menyuap petugas. Belum lama pula mencuat berita ada anggota DPR yang tak menjalani karantina setibanya dari luar negeri bersama keluarga. Terkini, satu pasien omikron lolos dari Wisma Atlet dijemput keluarganya setelah mendapatkan dispensasi.
Percuma pemerintah memperketat peraturan jika pelaksanaannya dapat dilonggar-longgarkan. Sia-sia pemerintah memperpanjang masa karantina jika dispensasi diobral. Dispensasi memang perlu ada, tapi hanya untuk yang benar-benar berhak dan dengan alasan yang sangat kuat.
Pemerintah harus memastikan kasus lolosnya pasien dari Wisma Atlet menjadi yang terakhir. Ketegasan pantang ditawar, ketegasan jenis itu pula yang mesti ditegakkan untuk menindak aparat yang terlibat.
Akan tetapi, perlu juga kita ingatkan, memperketat benteng karantina bukan satu-satunya antisipasi untuk menahan laju omikron. Masih ada kewajiban lain yang wajib kita taati. Kita pun tak bosan untuk terus menyuarakan pentingnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan.
Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menekan mobilitas, dan menghindari kerumunan pantang ditanggalkan. Terlebih dalam situasi liburan Natal dan Tahun Baru saat ini ketika sudah lebih dari 1,4 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek untuk menuju daerah-daerah.
Tak bosan pula kita untuk selalu mengingatkan pentingnya pemerintah daerah mengakselerasi vaksinasi dan menyiapkan seluruh infrastruktur kesehatan. Seruan-seruan itu memang barang lama, tetapi tetap relevan untuk menghadapi setiap muncul varian baru covid-19.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved