PEMERINTAH berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Namun, komitmen saja belumlah cukup, harus ada pembuktian.
Komitmen pemerintah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari HAM Sedunia, Jumat (10/12). Salah satu yang ingin dituntaskan pemerintah ialah dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.
Harapan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat muncul ketika ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Harapan memang terlalu tinggi, tetapi realisasinya masih tertatih-tatih.
Sejak UU Pengadilan HAM disahkan pada 23 November 2000, ada 15 kasus yang ditangani Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, baru tiga kasus yang sudah sampai di pengadilan, yaitu kasus Timor-Timur 1999, Tanjung Priok 1984, dan Abepura 2000.
Berkas 12 kasus lainnya mondar-mandir saja dari Komnas HAM selaku penyelidik ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik, termasuk kasus Paniai 2014.
Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka tembak.
Penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai kini memasuki babak baru. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik pada 3 Desember 2021. Setidaknya 22 jaksa senior dilibatkan dalam tim yang dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut. Publik perlu mengawasi tindak lanjut penanganan kasus Paniai.
Pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah UU Pengadilan HAM disahkan, penanganannya relatif lebih mudah karena tidak perlu melibatkan DPR. Akan tetapi, faktanya, butuh kemauan politik yang amat kuat untuk menuntaskannya. Bukankah Presiden Jokowi sejak 2014 sudah berjanji untuk menuntaskan kasus Paniai?
Adapun penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum ada UU Pengadilan HAM harus mendapatkan persetujuan DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc.
Menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu ibarat membentur tembok. Ada kepentingan politik sehingga tidaklah mudah mendapatkan persetujuan DPR. Begitu juga antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, mereka sering berseberangan sehingga berkas bolak-balik di antara kedua institusi tersebut.
Terus terang, jika hanya mengandalkan mekanisme yudisial, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanyalah mimpi. Karena itu, patut dipertimbangkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang akan menghasilkan output rehabilitasi dan restitusi kepada korban.
UU Pengadilan HAM memang mengamanatkan pembentukan UU KKR. Pemerintah dan DPR sudah melahirkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Akan tetapi, undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konsitusi pada 7 Desember 2006.
Amat disayangkan perintah konstitusional MK untuk membentuk kembali UU KKR yang sejalan dengan UUD 1945 sampai sekarang diabaikan begitu saja. Membentuk KKR sebagai lembaga ekstrayudisial perlu segera dilakukan.
Menko Polhukam Mahfud MD sejak akhir 2019 sudah menginisiasi pembentukan KKR, tetapi hingga sekarang rencana itu masih sayup-sayup terdengar. Berwacana saja tidaklah cukup, perlu ada tindakan nyata untuk membentuk KKR.
