Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Penyakit Kronis Penyerapan Anggaran

24/11/2021 05:00
Penyakit Kronis Penyerapan Anggaran
Ilustrasi MI(MI/Seno)

 

 

DALAM pengelolaan anggaran, musuh utama bukanlah defisit. Nilai defisit yang besar masih dapat berarti baik selama target produk domestik bruto tercapai. Dengan demikian, defisit anggaran tetap menunjukkan dampaknya sebagai stimulus ekonomi.

Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan anggaran ialah penyerapannya yang lamban sebab kondisi itu tidak memiliki satu pun makna positif. Penyerapan anggaran yang lamban berimplikasi panjang, termasuk hingga ke minimnya penyerapan tenaga kerja, melambatnya penurunan tingkat kemiskinan, bahkan penurunan konsumsi rumah tangga. Ini semua karena memang belanja pemerintah menjadi stimulus ekonomi yang penting, terlebih di daerah.

Maka ironis ketika lambannya penyerapan anggaran justru menjadi penyakit kronis. Hampir setiap tahun, lambannya penyerapan anggaran terjadi di berbagai daerah ataupun kementerian/lembaga.

Saat ini, ketika tenggat tinggal sebulan lagi dari tutup tahun anggaran, realisasi belanja baru mencapai 59,62%. Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi belanja baru mencapai Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,74 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun ini baru sebesar 65,12%. Sementara itu, rata-rata belanja APBD kabupaten hanya 61,15%, dan Kota 59,08%. Bahkan ada daerah yang realisasi belanjanya baru mencapai 39%.

Hal itu pantas membuat geram, apalagi di masa pandemi. Dorongan kebijakan APBN dan APBD semestinya segera dilakukan demi pemulihan ekonomi. Sayangnya, ketika pemerintah pusat berupaya keras me-refocusing anggaran untuk menanggulangi covid-19 termasuk dampak ekonominya, pemerintah daerah justru melakukan hal yang tidak sinkron.

Alasan lama pemda soal kehati-hatian penggunaan anggaran dan rumitnya birokrasi tidak lagi dapat dimaklumi. Sebab, untuk mempercepat realisasi anggaran, termasuk BLT dan anggaran kesehatan, Menkeu telah melakukan serangkaian relaksasi dan simplifikasi.

Di luar itu, semestinya pemda belajar dari pengalaman penggunaan anggaran di tahun pertama pandemi. Kondisi yang belum berubah tidak ayal menimbulkan kecurigaan mengenai kesengajaan dalam menahan belanja hingga akhir tahun.

Hal itu pula yang telah dibaca Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) sejak pertengahan tahun. Fitra mencermati penggunaan anggaran sejak semester pertama 2021. Pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran ke daerah sebesar Rp346,6 triliun selama periode itu. Namun, anggaran tersebut justru mengendap di perbankan sebesar Rp190 triliun. Dari jumlah itu, Rp139 triliun dalam bentuk giro, deposito Rp46,9 triliun, dan tabungan Rp4,1 triliun.

Pola menahan belanja anggaran hingga akhir tahun sebenarnya merupakan praktik usang. Begitu membudayanya bahkan di kalangan umum terdapat anekdot jika proyek dan kegiatan pemerintah akan semarak di penghujung tahun.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru untuk memutus budaya buruk ini. Menkeu dapat lebih banyak melalukan intercept atau pengambilalihan jika memang daerah terus lamban. Dalam penanganan pandemi, pengambilalihan, misalnya, dilakukan dalam program percepatan vaksinasi di sejumlah daerah dengan memobilisasi TNI, Polri, dan BKKBN.

Lebih jauh lagi, pemerintah dapat membuat regulasi batas minimal serapan anggaran daerah per semester. Hal ini semestinya bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk serius memperbaiki kinerja serapan anggaran mereka.



Berita Lainnya
  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.