KEWAJIBAN negara ialah menghadirkan keadilan sosial bagi warganya untuk dapat hidup layak dan bermartabat. Wujud nyata kehadiran negara antara lain memberikan bantuan sosial kepada warga miskin, termasuk yang terdampak pandemi covid-19.
Bansos juga bisa dipandang sebagai kebersaman warga negara untuk memberi arti bagi sesama yang kurang mampu. Sebab, dana bansos diambil dari APBN atau APBD. Salah satu sumber dana APBN dan APBD itu berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara.
Agar bansos tepat manfaat dan tepat guna, penerimanya harus diseleksi secara ketat, dari daerah sampai pusat. Seleksi yang ketat agar bansos tidak mengalir sampai jauh ke mana-mana, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Jangan biarkan hak-hak orang miskin dirampas ASN.
Tepat sasaran maksudnya penerima bansos hanyalah mereka yang memenuhi kriteria perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Proses seleksi itu yang selama ini berlangsung asal-asalan karena mengandalkan data tipu tepok. Berbagai-bagai tipu muslihat dipakai menyiasati data. Akibatnya, penerima bansos ialah orang-orang dekat lurah atau kepala desa, ASN pun kecipratan bansos. Lebih miris lagi, bansos menjadi ladang korupsi dan mereka yang berhak malah gigit jari.
Data amburadul penerima bansos sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati/wali kota sesuai perintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Tugas Kementerian Sosial sebatas menetapkan kriteria miskin serta melakukan verfikasi dan validasi data yang diterima dari daerah.
Perbaikan data itulah yang kini menjadi fokus Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kemensos terus-menerus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kemensos juga melakukan pemadanan dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Tidak hanya itu. Kemensos menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi itu memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima bansos.
Hasil geo-tagging tempat tinggal penerima bantuan tersebut sungguh mencengangkan. Diketahui bahwa terdapat data 31.624 ASN ikut-ikutan menerima bansos.
Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi. Profesi mereka bermacam-macam. Ada yang dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Mereka tinggal di jalan-jalan utama kota.
Data yang disodorkan Kemensos itu tidak hanya membuat tercengang, tetapi mulut pun bisa ternganga-nganga. Sebab, ada PNS penerima bansos yang tinggal di rumah besar di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya juga terungkap ada pejabat eselon 1 yang menerima bansos.
Sungguh tidak layak dan tidak pantas ASN menerima bansos. Sebab, negara sudah menjamin kesejahteraan mereka hingga liang lahat. Karena itu, ASN penerima bansos harus dijatuhi sanksi seberat-beratnya dan mereka harus dipaksa untuk mengembalikan bansos yang sudah dipakai.
Jika terbukti ASN memalsukan data, mereka layak dijerat pidana penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, mereka bisa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.
Sudah saatnya pemerintah membenahi secara menyeluruh data orang-orang miskin yang layak menerima bansos. Pada saat bersamaan, ASN penerima bansos harus dijatuhi sanksi administrasi dan bila perlu dipidana. Hanya itu cara menghadirkan hukum berefek jera sekaligus menghentikan tipu tepok data bansos.
