Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Selamat Tinggal PLTU Batu Bara

06/11/2021 05:00
Selamat Tinggal PLTU Batu Bara
Ilustrasi MI(MI/Duta)

 

 

PEMERINTAH Indonesia berencana menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040. Rencana itu bagian dari kesepakatan bersama 190 negara dan organisasi untuk menyetop penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan berhenti membangun pembangkit baru.

Kesepakatan itu tercapai dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 PBB (COP-26) di Glasgow, Skotlandia, pada Kamis (4/11). Sebagai negara yang saat ini bauran energinya sebagian besar masih ditopang batu bara, tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar fosil tersebut.

Apalagi, sumber daya mineral itu merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor komoditas batu bara masih terus mengalami kenaikan. Sepanjang September 2021, ekspor batu bara tumbuh hingga 168,89% (year-on-year/yoy).

Indonesia tidak boleh mundur lagi dari rencana memensiundinikan batu bara. Semula pemerintah berpandangan, penghentian batu bara baru bisa dilakukan pada 2056 sehingga pada 2060 bisa mencapai emisi nol karbon. Karena itu, dibutuhkan peta jalan dan harus ada komitmen kuat dan terarah untuk menjalankannya pada 2040.

Langkah pertama yang mesti diambil pemerintah secepatnya ialah merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021. Keputusan tentang pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 sebagai pedoman penyediaan tenaga listrik untuk PLN.

Direvisi karena dalam RUPTL ini, komposisi energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit ditetapkan 51,6%, meski lebih besar daripada energi fosil yang sebesar 48,4%. PLN telah menyusun peta jalan menuju netral karbon 2060 yang menargetkan phase out batu bara diganti EBT pada 2056.

Menggantikan batu bara dengan EBT tidaklah susah asalkan ada uang. Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, yakni mencapai 417,8 Gw. Akan tetapi, saat ini yang dimanfaatkan baru 10,4 Gw atau sekitar 2,5%. Potensi itu berasal dari arus laut samudra sebesar 17,9 Gw, panas bumi 23,9 Gw, bioenergi 32,6 Gw, angin 60,6 Gw, air 75 Gw, dan matahari atau surya 207,8 Gw.

Kebutuhan uang itulah yang dipikirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, untuk mewujudkan komitmen rencana penghapusan batu bara bagi pembangkit listrik pada 2040, bergantung pada bantuan keuangan yang didapatkan Indonesia dari lembaga multilateral, sektor swasta, dan negara-negara maju.

Pemerintah sangat menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Apalagi, saat ini masih fokus membiayai penanganan pandemi covid-19.

Sebagai langkah awal, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan Energy Transition Mechanism (ETM). Kerja sama itu diluncurkan pada KTT Iklim di Glasgow. ETM merupakan suatu bentuk pembiayaan campuran yang dirancang untuk mempercepat penghentian PLTU batu bara dan membuka investasi bagi energi bersih.

Energi bersih sudah menjadi bagian dari peradaban modern. Karena itu, semua elemen dalam negeri seperti akademisi, aktivis lingkungan, politisi, maupun ekonom hendaknya dilibatkan. Bila perlu, peta jalan menuju penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040 dituangkan dalam undang-undang untuk mencegah ganti rezim ganti pula kebijakan.

Konsistensi kebijakan energi bersih harus berjalan tegak lurus, siapa pun yang memimpin negeri ini. Dengan demikian, janji memensiundinikan batu bara jangan sekadar retorika sampai batu bara kelak betul-betul tinggal cerita.



Berita Lainnya
  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.