Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
TIDAK berboros-boros untuk hal-hal yang tidak penting sejatinya ialah prinsip utama pengelolaan anggaran. Di level mana pun, dari anggaran rumah tangga sampai anggaran pemerintah, dan sekaya apa pun pemilik anggaran itu, tidak ada rumus yang membolehkan penggunaan anggaran yang inefisien dan tidak teruji efektivitasnya. Alias boros.
Terlebih lagi jika anggaran itu berlaku pada masa atau situasi yang sulit. Seperti saat ini, pandemi covid-19 telah memukul hampir semua lini kehidupan selama 1,5 tahun terakhir. Sektor kesehatan hampir ambruk, sektor perekonomian pun ikut terjerembap meskipun kini pelan-pelan mulai merambat bangkit.
Dalam kondisi seperti ini, penghematan mutlak dilakukan. Tak bisa dielakkan. Anggaran mesti dipakai seefisien dan seefektif mungkin. Tidak ada tempat untuk pemborosan atau penggunaan anggaran yang tak memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi dan dalam mengungkit ekonomi.
Celakanya, contoh pengelolaan anggaran yang buruk lebih banyak ketimbang contoh yang baik, terutama banyak terjadi di daerah. Mereka masih mengelola APBD selama wabah covid-19 ini secara business as usual. Seolah tidak ada apa-apa, seakan kita tidak sedang berperang melawan musuh kasatmata yang tidak hanya memukul keselamatan dan kesehatan warga, tetapi juga perekonomian.
Betul mereka memang menganggarkan dana untuk penanganan covid-19, tapi di sisi lain mereka juga masih mempertahankan pos-pos belanja yang tidak perlu. Mereka memang melakukan realokasi dan refokus anggaran, tetapi tetap saja kita akan banyak temui besaran anggaran untuk penanganan covid-19 lebih kecil ketimbang anggaran untuk biaya-biaya yang tak terlalu urgen dalam kondisi saat ini.
Ada banyak contoh untuk ini, tetapi di forum ini sepatutnya kita promosikan contoh yang baik saja agar menjadi inspirasi daerah lain. Bahkan semestinya bisa menjadi inspirasi juga bagi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) yang mungkin masih gemar berboros-boros anggaran.
Apa yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, misalnya, ialah contoh baik yang patut ditiru. Lantaran menemukan pemborosan anggaran di hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Wali Kota Makassar Danny Pomanto tak segan mengoreksi anggaran di APBD dengan memotong sekitar Rp670 miliar. Anggaran-anggaran yang dinilai tak perlu seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan makan minum pegawai dihilangkan. Anggaran untuk foya-foya dipangkas.
Sebelumnya, beberapa kepala daerah juga menolak mobil dinas dalam situasi sulit ini. Kita bisa membayangkan, jika dana untuk biaya perjalanan dinas atau pembelian mobil dinas yang tidak sedikit itu dialihkan ke pos-pos lebih penting untuk mengatasi persoalan krusial di daerah tersebut, tentu akan mendatangkan manfaat yang lebih besar.
Apalagi, sampai hari ini kita belum tahu kapan pagebluk covid-19 bakal berakhir. Artinya, kebutuhan anggaran untuk penanganannya boleh jadi masih cukup besar. Kalau tidak berhemat sedari sekarang, celakalah kemudian.
Wabah seharusnya menyadarkan kita, terutama pemerintah, bahwa selama ini terlampau banyak ketidakefisienan dan pemborosan anggaran yang dianggap sebagai kewajaran. Pandemilah yang membuka mata kita bahwa sesuatu yang dulu dianggap wajar itu ternyata menjadi persoalan besar di masa sekarang.
Karena itu sembari kita mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah move on dan menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dengan benar, kita juga mesti ingatkan agar pandemi menjadi momentum untuk mengubah pendekatan mengelola anggaran. Tak perlu ribet, ikuti saja instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta pemda menggunakan APBD secara efisien dan, yang paling penting, tepat sasaran untuk rakyat.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.
LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved