Butuh Pemimpin Tegas dan Humanis

PEMBERLAKUAN pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 25 Juli. Keputusan itu akhirnya diambil pemerintah dengan banyak pertimbangan yang memberatkan.

Pemerintah tidak bisa menutup mata betapa PPKM darurat yang diberlakukan selama dua pekan terakhir telah memukul sebagian besar rakyat. Penolakan untuk mematuhi aturan pengetatan muncul di sana-sini dengan alasan sulit mencari makan. Beberapa pemda cenderung mulai menyerah pada keinginan warga yang menolak patuh.

Di sisi lain, adalah fakta bahwa Indonesia telah mengalami ledakan kasus covid-19. Rasio kematian harian terhadap tambahan jumlah kasus telah melampaui yang pernah dicatatkan India dan Brasil sebelumnya.

Di tengah PPKM darurat, Indonesia mendapat label episentrum baru covid-19 dunia. Fasilitas kesehatan di Tanah Air dalam keadaan kritis dan nyaris lumpuh oleh lonjakan pasien covid-19 bergejala sedang dan berat.

Namun, kebijakan pengetatan yang sudah keempat kalinya digulirkan pemerintah sejak awal pandemi bukan sia-sia. Berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19, BOR atau rasio keterisian tempat tidur perawatan covid-19 di rumah sakit di rata-rata Jawa-Bali mulai menurun sebagai dampak PPKM darurat.

Akan tetapi, tren penurunan belum terjaga. Jika tidak hati-hati, pelonggaran akan dibaca secara berlebihan oleh masyarakat hingga menurunkan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini amat rawan kembali memicu kenaikan kasus. Apalagi, kenaikan BOR masih tercatat di beberapa daerah, antara lain Yogyakarta, Bali, dan Jawa Timur.

Tentu saja, pengetatan tidak membuahkan keberhasilan menekan kasus covid-19 bila semua pihak tidak bisa kompak mematuhi. Di tengah pelaksanaan PPKM darurat dua pekan kemarin, ketidakpatuhan masih cukup tinggi.

Sekitar seperempat desa/kelurahan di wilayah PPKM darurat abai aturan memakai masker dengan benar dan menjaga jarak. Maka tidak mengherankan bila penurunan kasus relatif lambat. Di situ kualitas kepemimpinan kepala daerah benar-benar menentukan.

Ketegasan menegakkan aturan PPKM sangat diperlukan. Di sisi lain, penegakan hukum jangan sampai menindas ataupun sewenang-wenang. Dibutuhkan pemimpin yang tegas, tetapi humanis. Itu tidak mudah dipraktikkan karena membutuhkan nilai plus dalam keteguhan, kebijaksanaan, dan kecerdikan.

Pemimpin mulai kepala daerah sampai ketua RT bukan sekadar melarang, melainkan berupaya memberikan alternatif solusi bagi yang terdampak. Sebagai contoh, ketika pedagang makanan ngotot tetap membuka lapaknya, bukan berarti ia layak mendapat perlakuan kasar dan disita dagangannya. Bukan pula membiarkan pedagang itu melanggar aturan.

Akan lebih baik bila para pedagang dikelola sedemikian rupa agar bisa melayani pembeli secara daring. Pun, UMKM-UMKM warung masakan bisa diberdayakan untuk memasok makanan pasien yang tengah melakukan isoman di permukiman sekitar mereka. Tidak perlu membuat dapur umum.

Bansos sembako dapat pula dipasok pedagang-pedagang sembako di sekitar tempat tinggal sasaran. Tentunya dengan standar harga yang ditentukan pemda setempat dengan mekanisme pelaksanaan yang dikonsultasikan dengan kejaksaan dan kepolisian agar tidak melenceng.

Koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah juga mesti diperkuat agar implementasi kebijakan selaras. Dengan kekompakan dan kepemimpinan yang kuat, PPKM akan memberikan hasil sesuai harapan sehingga relaksasi bisa dilakukan mulai 26 Juli sesuai rencana. Saat itu pun, kepatuhan terhadap protokol kesehatan tetap merupakan harga yang tidak bisa ditawar-tawar hingga wabah usai.