FENOMENA alam ialah takdir yang tidak bisa dilawan. Akan tetapi, besar-kecilnya dampak bencana yang disebabkan fenomena alam tersebut sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri.
Cuaca ekstrem akibat siklon tropis Seroja telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah di NTT dan NTB. Puluhan orang dilaporkan meninggal dan puluhan lainnya belum ditemukan.
Dampak yang diakibatkan fenomena alam itu mestinya sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Bisa diantisipasi karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksikan dengan tepat keberadaan siklon tropis Seroja dan juga dampak yang ditimbulkannya.
Prediksi BMKG itu seakan-akan diabaikan dengan penuh kesadaran. Tidak perlu mencari siapa yang salah. Paling penting, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo di Jakarta, kemarin, ialah mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.
BMKG diminta untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem yang dipicu siklon tropis Seroja itu. Jauh lebih penting lagi ialah memastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG.
Peduli data cuaca mesti menjadi budaya baru masyarakat. Saatnya bangsa ini lebih menghargai ramalan cuaca. Ramalan cuaca hasil kerja rasional, berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Ia bersifat empiris, bukan spekulatif apalagi hasil mimpi semalam.
Eloknya pula bila BMKG diberikan kekuasaan penuh untuk memastikan ramalannya benar-benar diperhatikan oleh para kepala daerah. Diperhatikan secara sungguh-sungguh dan segera dilaksanakan oleh pengambil keputusan yang telah mati akal.
Betul bahwa waktu peringatan terkait siklon tropis Seroja kurang dari 24 jam. Namun, minimnya respons tanggap bencana atas peringatan yang sudah digaris batas itu tetap keteledoran yang sulit dimaafkan.
Berbagai kesaksian warga yang kocar-kacir menyelamatkan diri sendiri adalah bukti nyata tidak adanya sistem tanggap bencana yang dijalankan pemerintah setempat. Ini bukanlah mencari kambing hitam, tetapi mendudukkan tanggung jawab terbesar pada tempatnya.
Tanggung jawab itu pula yang sesungguhnya juga ada pada pemerintah pusat hingga satuan pemerintah terkecil di masyarakat. Semua harus menyadari krusialnya kemampuan tanggap bencana sebab ancaman bencana, berikut siklon tropis, bukan tidak mungkin makin sering.
Seperti yang dikatakan Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Agie Mandala Putra, siklon tropis bukanlah anomali. Di selatan Indonesia, sepanjang November-April memang merupakan musim siklon tropis. Selain itu, sejak 2007, setidaknya ada 10 siklon tropis yang tercatat oleh Tropical Cyclon Warning Center (TCWC) Jakarta.
Pernyataan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati soal anomali siklon Seroja semestinya dipahami sebagai peringatan. Dwikorita menyatakan bahwa kejadian di NTT merupakan kali pertama siklon tropis mencapai daratan. Satu sisi anomali ini harus menjadi cambuk akan kesiagaan bangsa.
Petaka yang terjadi di NTT harus jadi pelajaran yang tidak boleh terulang. Perbaikan menyeluruh harus dilakukan dan tidak hanya menyangkut pemda setempat, tapi juga dari sistem peringatan dini yang lebih awal, sosialisasi yang masif, hingga ketanggapan pemerintah termasuk dalam setiap kebijakan.
Berkali-kali dikatakan kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah mengakrabi bencana. Kemampuan menekan korban, baik harta maupun jiwa, bukanlah hasil sekejap dan bukan pula kerja sektoral.
Ketanggapan bencana benar-benar dibangun dan disiapkan secara nasional, termasuk lewat pendanaan terhadap riset teknologi deteksi bencana, baik tsunami, gempa bumi, tanah longsor, maupun bencana alam lain.
Tak hanya itu, kemampuan tanggap bencana juga semestinya ditanamkan pada setiap anak bangsa lewat bangku sekolah. Dengan itulah maka setiap orang dipersiapkan untuk mandiri tanggap, bukan semata menunggu bantuan.
