Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
HARI ini, dunia akan mengetahui siapa Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS). Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, hasil pemilu AS memang selalu menjadi perhatian.
Terlebih, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Donald Trump sejak dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari 2017 sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Dengan kebijakan yang keras soal imigrasi dan kebijakan proteksi ekonomi, Trump kerap dinilai rasialis dan tidak mendukung kerja sama global.
Di dalam negeri, Trump juga membangkitkan gerakan supremasi kulit putih hingga gesekan antarkelas dan antarras di 'Negeri Paman Sam' meningkat di mana-mana.
Maka banyak orang menaruh harapan perubahan dan perdamaian kepada sang penantang, Joe Biden. Wakil presiden di era pemerintahan Barack Obama ini maju dengan menggandeng calon wakil presiden seorang senator perempuan yang memiliki darah India-Jamaika, Kamala Harris. Dengan profil keberagaman ras, ditambah janji pelunakan imigrasi serta potongan pajak bagi kelas pekerja, Biden tampaknya cukup berhasil memikat rakyat.
Meski begitu, sejarah Pemilu AS 2016 bisa saja berulang. Kala itu, Hillary Clinton yang awalnya unggul di popular vote tetap gagal menjadi presiden karena kalah di electoral college.
Bagaimanapun, hasil Pemilu AS nantinya memang harus dihormati. Siapa pun yang akhirnya menjadi Presiden AS, pada akhirnya negara-negara lain harus memiliki strategi diplomasi demi memperjuangkan kepentingan nasional mereka.
Hal itu pula yang tentunya harus dijalankan Indonesia. Sejauh ini, meski Trump melakukan proteksi ekonomi, khususnya dengan Tiongkok, dan mengeluarkan sejumlah negara dari daftar negara berkembang, nyatanya kerja sama bisnis tetap bisa diraih Indonesia.
Pada Februari lalu, Indonesia termasuk di antara negara yang diubah statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Kepada negara-negara maju, AS tidak lagi memberikan potongan bea masuk barang ekspor atau Generalized System of Preference (GSP).
Namun, pada 2 November ini, pemerintah AS nyatanya tetap memperpanjang GSP kepada Indonesia. Kebijakan yang sangat penting bagi daya saing produk Indonesia di pasar AS ini adalah bukti kekuatan diplomasi kita.
Kekuatan seperti itu pula yang harus terus dipertahankan, siapa pun pemimpin AS nantinya. Terlebih, AS memang salah satu pasar penting bagi RI. Total perdagangan Indonesia-AS untuk Januari-Mei 2020 tercatat US$10,75 miliar atau Rp158,2 triliun, dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$3,7 miliar atau Rp54 triliun.
Di sisi lain, di tingkat multilateral, Indonesia juga harus tetap teguh pada perdamaian dan kepentingan besar dunia. Dalam soal lingkungan, misalnya, bagaimanapun hasil final posisi AS di Persetujuan Paris (Paris Agreement) tidak boleh menyurutkan langkah kita dalam menurunkan emisi maupun dalam terus mendorong negara-negara emitter besar dunia untuk menunaikan kewajiban mereka.
Jika soal kebijakan ekonomi luar negeri Trump dan Biden dinilai tidak akan berbeda jauh, sesungguhnya dalam soal imigrasi dan lingkunganlah perbedaan besar bisa terjadi. Di bawah pemerintahannya, Trump justru membawa AS menjadi satu-satunya negara yang mundur dari Persetujuan Paris. Di lain pihak, Biden berjanji jika terpilih akan segera membawa AS, yang memang merupakan negara emitter kedua terbesar di dunia, kembali masuk ke perjanjian soal kewajiban pemotongan emisi itu.
Siapa pun pemimpin AS untuk empat tahun ke depan, Indonesia harus cerdas menyikapi agar kepentingan kita bisa terakomodasi secara maksimal. Kita tak mungkin mengabaikan dinamika di negara adidaya itu, tapi mesti punya strategi-strategi jitu.
MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.
SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved