Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Misi Sulit Luhut dan Doni

17/9/2020 05:00

BUKANNYA menyusut, jumlah kasus positif covid-19 justru kian melejit. Lebih dari enam bulan sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 ternyata masih jauh dari cukup bagi bangsa ini untuk mengenyahkan virus mematikan itu.

Sudah begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi covid-19 masih saja menggila. Beragam jurus, strategi, ataupun kebijakan berskala besar telah pula dilancarkan, tetapi korona terus merajalela.

Ekspansi covid-19 kini bahkan mencapai taraf yang mengerikan. Batas-batas psikologis telah terlewati, termasuk angka 200 ribu kasus yang terlampaui sejak beberapa hari lalu.

Meski jumlah kesembuhan menunjukkan tren kemajuan, angka kematian semakin memprihatinkan. Korona sebagai pencabut nyawa juga tak mengenal suku, agama, kelas, dan status sosial. Siapa pun, di mana pun, bisa terinfeksi, bahkan tanpa kita sadari.

Tidak sedikit pejabat yang terjangkit covid- 19. Terakhir, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah terpapar virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok, itu hingga akhirnya meninggal.

Atas berpulangnya Saefullah dan seluruh anak bangsa yang kehilangan nyawa akibat korona, kita menyampaikan duka mendalam.

Pada konteks itulah kiranya tepat jika Presiden kembali mengambil langkah extraordinary, langkah luar biasa, untuk membendung laju penularan covid-19. Dia memerintahkan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk mengatasi secara khusus penyebaran korona di sembilan provinsi.

Tugas khusus diberikan Jokowi karena di sembilan provinsi itu ekspansi covid-19 makin membahayakan, bahkan dari sana 75% kasus nasional berasal. Ke-9 provinsi itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Luhut dan Doni pun diberikan tiga target. Di satu sisi, keduanya mesti menurunkan kasus harian dan kematian, serta meningkatkan angka kesembuhan di lain sisi. Target itu harus dicapai dua pekan ke depan.

Instruksi khusus untuk Luhut dan Doni ialah bagian dari upaya Presiden untuk menjinakkan keganasan korona.

Kita pun berharap perintah itu dilaksanakan seserius mungkin sehingga harapan kita agar pandemi covid-19 segera berlalu dari negeri ini mendekati kenyataan.

Memang, tak sedikit yang mempersoalkan kenapa Luhut yang diberi instruksi khusus tersebut. Pertanyaan sekaligus keraguan itulah yang mesti dijawab Luhut dan Doni.

Kita pun patut memberikan kesempatan untuk unjuk bukti bahwa keduanya memang pas mengemban perintah khusus Presiden.

Dukungan dari seluruh anak bangsa tentu saja menjadi keniscayaan karena tanpa itu, siapa pun yang diberi tugas memimpin perang melawan korona mustahil mempersembahkan hasil maksimal.

Sinergi dari pemerintah daerah di sembilan provinsi tersebut jelas sangat dibutuhkan.

Peran aktif masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan juga sangat menentukan. Jangan lagi ada kompromi terhadap pengabaianpengabaian.

Tindakan keras tak boleh gamang untuk dilakukan kepada mereka yang membangkang karena keselamatan seluruh rakyat kini dipertaruhkan. Itulah misi sulit yang mesti dilaksanakan  Luhut dan Doni dengan sepenuh hati.



Berita Lainnya
  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.