Headline

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Pilkada tanpa Politik Identitas

09/9/2020 05:00

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kalaupun kelimanya tidak muncul sekaligus dalam satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya dua, yakni politik uang dan politik identitas selalu ada.

Dari praktik politik identitas pula kemudian dapat terwujud hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas bersandar pada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Atribut-atribut itu sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin. Namun, itu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas.

Dampak paling ekstrem dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat hingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok hingga perlu waktu lama untuk pulih.

Politik uang dan politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik.

Pun Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat.

Sanksi tegas pun diatur dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.

Lalu mengapa politik identitas masih tetap marak bahkan sempat menjadi brutal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019?

Tentu pembuatan aturan saja tidak cukup. Perlu penegakan hukum untuk bisa meredam praktik yang mencoreng demokrasi. Sanksi jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan hingga irit dijatuhkan.

Ini semua merupakan kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Hal itu pun membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus wawas diri.

Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember mendatang bukan hanya menghadapi kerawanan politik uang dan politik identitas.

Pandemi covid-19 menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Artinya, kerja penyelenggaraan dan pengawasan pilkada semakin berat.

Di sisi lain, pemilih mendapatkan momentum memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni menghadapi krisis semacam wabah penyakit.

Para pasangan calon harus tampil dengan gagasan-gagasan yang inovatif, terutama untuk menangani pandemi covid-19.

Tugas pemilih mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon dan menyimak gagasan-gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut dalam hasutan berbasis SARA, dan yang lebih buruk lagi: ikut menyebarkan.

Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan.

Karena itu, tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.



Berita Lainnya
  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.