Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Disiplinkan Protokol Implementasikan Inpres

05/9/2020 05:00

LEBIH dari enam bulan sejak covid-19 resmi diumumkan keberadaannya di Indonesia, belum ada tanda-tanda meyakinkan bahwa pandemi penyakit menular dan mematikan itu telah mencapai puncak.

Jumlah penambahan kasus positif covid-19 bukannya berkurang, sebaliknya justru memperlihatkan kurva mendaki. Dalam sepekan terakhir, level penambahan kasus positif harian pun telah bergeser dari zona 2000-an ke zona 3000-an.

Penambahan pada Kamis (3/9) bahkan mencapai 3.622 kasus dalam 24 jam dan mencatatkan rekor harian tertinggi sejak kasus pertama covid 19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Kemarin, angka penambahan pasien terkonfirmasi positif korona memang lebih rendah daripada sehari sebelumnya, tetapi tetap saja di zona 3000-an, yakni sebanyak 3.269 kasus. Artinya, sulit bagi kita untuk menyebut bahwa pandemi covid-19 di negeri ini benar-benar telah terkendali.

Dalam konteks itulah kita menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengetatan dan Peningkatkan Kedisiplinan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, yang diumumkan kemarin. Dengan inpres itu, Presiden memerintahkan sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota agar bersamasama menjalankan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dalam masyarakat.

Kita mencatat, terbitnya inpres tersebut sebagai bentuk sense of crisis Presiden atas kondisi terakhir perkembangan pandemi covid-19 yang membutuhkan penanganan lebih intensif dan lebih efektif. Presiden, misalnya, memerintahkan kepala daerah menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bentuk peraturan gubernur/bupati/wali kota yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Kita berharap inpres ini bakal menjadi extra effort bagi pemerintah dalam merespons perkembangan penanganan pandemi yang harus kita katakan belum menggembirakan.

Kita juga ingin inpres ini menjadi instrumen untuk menguatkan upaya penegakan hukum yang selama ini dinilai tidak realistis dan tidak efektif bagi pelanggar protokol kesehatan. Misalnya, pemberian sanksi berupa hukuman masuk ke dalam peti mati di DKI Jakarta dan daerah lain.

Yang lebih kita inginkan ialah agar inpres terkait pengawasan protokol kesehatan ini benar-benar diimplementasikan di lapangan karena berbagai fakta terakhir yang berkembang menuntut adanya penguatan upaya secara extraordinary dalam penanganan pandemi.

Keterisian tempat tidur perawatan covid-19 di berbagai wilayah, misalnya, disebut telah mencapai lebih dari 70%. Artinya, ada sinyal bahwa kapasitas rumah-rumah sakit kita mulai overwhelming.

Secara paralel, hal itu juga membuat beban kerja tenaga medis semakin memuncak. Hasil penelitian Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI yang menyatakan bahwa 82% tenaga kesehatan kita telah mengalami burnout dalam menangani pandemi menjadi salah satu indikasi bahwa kita harus meninggalkan pola business as usual dalam penanganan pandemi.

Negara tetangga seperti Malaysia juga mulai khawatir dengan perkembangan penanganan covid-19 kita. Mulai Senin (7/9), negeri jiran itu melarang masuk pemegang izin imigrasi jangka panjang dari Indonesia.

Kita tidak boleh menganggap fakta-fakta itu sebagai fenomena biasa saja. Sudah saaatnya kita benar-benar menerapkan sense of crisis, senses of urgency, dan sense of emergency karena kondisi di lapangan memang sangat menghendakinya. Itulah yang juga kita harapkan terwujud dari terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Karena itu, disiplinkan pelaksanaan protokol kesehatan dan implementasikan inpres tersebut.



Berita Lainnya
  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.