PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mulai memasuki tahapan inti hari ini, yakni pendaftaran bakal calon yang hendak berkontestasi. Itulah menu wajib di setiap perhelatan pilkada mes kipun kali ini harus disajikan dengan cara berbeda.
Seperti halnya sisi kehidupan lainnya, pilkada tak luput dari dampak serangan pandemi covid-19. Ekspansi virus memastikan itu mengacak-acak agenda pilkada, termasuk tata cara pelaksanaannya. Akibat korona, pemungutan suara sebagai puncak Pilkada 2020 yang se dia nya digelar pada 23 September diundur menjadi 9 Desember mendatang.
Akibat covid-19, Pilkada 2020 di 270 daerah, yaitu di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, juga mesti diselenggarakan dengan tata cara yang tidak biasa. Tidak boleh lagi ada kemeriahan di seluruh kegiatan pilkada kali ini. Kerumunan massa yang sebelumnya selalu identik dengan pilkada, sekarang diharamkan.
Pilkada 2020 wajib digelar dengan mengacu pada upa ya mencegah dan membendung penularan covid-19. Pro tokol kesehatan menjadi rambu-rambu yang pantang dilanggar agar pesta demokrasi itu tak malah menjadi sum ber bencana.
Pun demikian dengan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan berlangsung tiga hari hingga 6 Desember nanti. Kalau di pilkada-pilkada sebelumnya pendaftaran selalu diwarnai unjuk kekuatan para pendukung, kini tak boleh lagi. Arakan-arakan atau konvoi untuk mengantar pasangan bakal calon tidak diperkenankan.
Itulah ketentuan yang tak bisa dikompromikan. Ketentuan hukum pun telah memayunginya, yakni Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Dalam PKPU itu digariskan bah wa seluruh tahapan pilkada, termasuk pendaftaran ba kal calon tentu saja, disesuaikan dengan protokol kese hatan.
Untuk sementara, protokol kesehatan adalah senjata paling ampuh dalam melawan covid-19 sebelum ditemukan vaksin dan obat. Ia mengatur beragam kebiasaan baru agar virus korona tak seenaknya menyebar. Mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ialah contoh-contoh kebiasaan baru yang mesti dipatuhi dalam pilkada.
Sebagai penyelenggara, KPUD wajib memastikan protokol kesehatan menjadi rujukan dalam setiap tahapan pilkada, termasuk selama proses pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tidak boleh ada toleransi, pantang terjadi kompromi terhadap peluang terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
KPUD tak boleh gentar menolak pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri dengan membawa massa dalam jumlah besar. KPUD pantang gamang untuk menutup pintu bagi mereka yang datang dengan arak-arakan.
Kita juga perlu menekankan agar bakal calon kepala daerah sadar betul akan pentingnya menaati protokol pencegahan korona. Kesehatan dan keselamatan adalah hal paling utama, jauh lebih penting daripada apa pun, apalagi sekadar konvoi seolah-olah banjir dukungan.
Kepatuhan terhadap protokol kesehatan pada saat pen daftaran bisa menjadi ukuran layak-tidaknya seseorang menjadi pemimpin daerah. Mereka yang patuh setidaknya punya kepedulian agar krisis tak berlarut-larut. Sebaliknya, mereka yang bandel berarti hanya me - mentingkan kepentingan sendiri. Orang-orang seperti itu jelas tak layak dipilih.
Pilkada 2020 memang digelar ketika situasi masih sulit. Namun, tak ada pilihan kecuali tetap menggelarnya tahun ini karena kita pun tak bisa memastikan kapan pan demi akan selesai.
Yang terpenting kini, semua pihak, terutama penyelenggara dan para peserta, memastikan bahwa pilkada ber langsung dengan menaati rambu-rambu protokol kesehatan. Dengan begitu, sirkulasi kepemimpinan lima tahunan tetap bergulir tanpa harus mengkhawatirkan pilkada menjadi klaster baru penularan korona.
