Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan

KETAHANAN pangan sangat penting untuk diperkuat di tengah pandemi covid-19 sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan.

Konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsum si yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persedian untuk mengendalikan harga di pasaran.

Melansir data Badan Pusat Statisik (BPS), impor beras mencapai 2,25 juta ton pada 2018. Jumlah itu meningkat pesat dari 305,27 ribu pada 2017. Adapun realisasi impor beras tercatat 444,5 ribu ton pada 2019.

Ketergantungan pada beras juga menjadi ironi di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam negeri ini berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Semakin kita tidak bergantung pada satu sumber makanan, ketahanan pangan juga akan makin kukuh.

Sebenarnya bangsa ini sangat kaya komoditas pangan nonberas, seperti jagung, ubi jalar, atau sagu sebagai makanan pokok sehari-hari. Namun, saat pemerintahan Orde Baru yang mengusung program swasembada beras telah memudarkan program keragaman pangan.

Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6%), jagung (18,9%), dan kentang (4,99%).

Kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu (10,02%) dan jagung (7,82%). Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan.

Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melalui Gerakan Diversifikasi Pangan yang dipelopori Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Gerakan yang serentak dimulai di 34 provinsi seluruh Nusantara.

Selain sebagai antisipasi krisis pangan global dan ancaman kekeringan, penyediaan pangan alternatif sumber karbohidrat lokal nonberas, gerakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras. Konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lain pun me ningkat.

Kementan mengajak seluruh gu bernur dan bupati/wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan: kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang.

Sejumlah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan kepala daerah untuk memelopori konsumsi pangan lokal.

Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal.

Namun, upaya ini tentu tidak mudah. Membalikkan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain mesti diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan nonberas mesti bisa diandalkan.

Pemerintah tidak bisa ujug-ujug memaksakan kebijakan diversifi kasi pangan jika produksi pangan lokal, seperti umbi-umbian, di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif ketimbang komoditas pangan utama, yakni beras masih menjadi kendala terbesar.