TRIWULAN ketiga tahun ini akan betul-betul menjadi penentu perekonomian In donesia di era kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru.
Capaian pertumbuhan minus pada triwulan kedua yang lalu mau tidak mau ha rus dijadikan cambuk bagi semua elemen bangsa bila tak ingin terjerembap dalam kubangan resesi.
Mungkin betul bila resesi, yang diartikan sebagai penyusutan pertumbuhan ekonomi dua triwulan berturut-turut, dikatakan sebagai konsekuensi lumrah yang harus dihadapi di masa pandemi. Banyak negara mengalaminya, bahkan dengan minus yang lebih besar ketimbang Indonesia.
Kalimat-kalimat seperti itu hendaknya lebih ditujukan untuk mengangkat kepercayaan diri masyarakat. Agar mereka tidak panik, tidak takut, apalagi sampai membanding-bandingkannya dengan krisis 1998. Psikologi publik harus terus diangkat ke arah positif supaya tak menimbulkan masalah baru yang lahir dari kepanikan dan ketakutan.
Namun, sebaliknya, kalimat semacam ‘resesi ialah hal lumrah’ atau ‘resesi masih jauh’ tak semestinya berlaku untuk pemerintah. Sekali lagi, menyusutnya ekonomi Indonesia pada triwulan ke dua kemarin ialah cambuk. Dicambuk pasti sakit, tapi cambukan bisa membuat kita berlari lebih kencang. Pemerintah harus tetap berperspektif bahwa resesi adalah ancaman yang tak ringan. Dengan perspektif itu, ada kebutuhan pemerintah untuk membawa perekonomian negara ini segera pulih.
Targetnya tak perlu lama-lama, bukankah jauh lebih baik bila kita bisa rebound lebih cepat? Salah satu kunci pemulihan itu ada pada pengucuran stimulus-stimulus penggerak ekonomi. Baik stimulus kepada sektor industri untuk mengerek sisi suplai maupun stimulus langsung kepada masyarakat demi menggerakkan sisi permintaan.
Stimulus pemerintah ini penting karena kemampuan pemodalan dalam negeri saat ini amat terbatas. Yang mesti menjadi catatan ialah persoalan distribusi stimulus itu yang sering tidak mulus. Ini mestinya tidak boleh terjadi, apalagi untuk masyarakat yang benar-benar tak lagi punya penghasilan maupun pelaku usaha kecil-menengah yang kekurangan modal usaha.
Pandemi mestinya menciptakan terobosan. Pagebluk seharusnya membuat pemerintah tak terkungkung cara-cara lama. Termasuk ketika realisasi belanja pemerintah seret sehingga permintaan tak kunjung meningkat, sepatutnya ada langkah revolusioner yang dilakukan. Saatnya kita keluar dari kotak, buang jauh cara-cara usang yang sekadar business as usual.
Pada sisi yang lain, kita juga mesti ingatkan bahwa dalam penanganan wabah covid-19 ini Indonesia telah bersepakat menempuh jalan moderat. Artinya, meskipun kita punya fokus menyelamatkan perekonomian, pada saat yang sama kita tidak boleh sekali-sekali meninggalkan penanggulangan wabah. Ini yang oleh Presiden Joko Widodo diistilahkan dengan kebijakan gas dan rem.
Harus diakui belakangan ini kita terlalu banyak ngegas dan sering melupakan rem. Pemerintah kepayahan menyeimbangkan antara gas dan rem. Kita ingin cepat agar ekonomi bergerak, tetapi di lapangan disiplin protokol kesehatan malah mengendur.
Melonjaknya angka kasus positif covid-19 di Tanah Air dalam sebulan terakhir patut diduga merupakan buah dari tidak lancarnya strategi gas dan rem itu.
Pada titik itu, kita patut berharap pada efektivitas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang baru saja diterbitkan.
Inpres yang memuat sanksi bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan virus korona itu bolehlah kita ibaratkan sebagai penambah kepakeman rem pemerintah. Jika rem protokolnya makin pakem, keinginan pemerintah untuk ngegas demi menghindari resesi ekonomi akan dapat penyeimbangnya.
