Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Merelaksasi PSBB secara Hati-Hati

14/5/2020 05:00

PANDEMI covid-19 memang belum diketahui kapan akan usai. Meski demikian, pemerintah sudah menyusun simulasi untuk merelaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada saatnya nanti, PSBB memang tak lagi dibutuhkan dan kita perlu persiapan untuk kembali hidup normal baru.

Di antara banyak senjata yang bisa dipilih, termasuk karantina wilayah alias lockdown, pemerintah menganggap PSBB paling tepat untuk memerangi covid-19. Dengan PSBB yang mengedepankan social distancing dan physical distancing, penyebaran virus yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, itu diyakini dapat diputus tanpa harus memutus total nadi kehidupan masyarakat ataupun perekonomian.

PSBB pun kian memberikan hasil nyata. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut daerah-daerah yang menerapkan PSBB memperlihatkan perkembangan cukup baik. DKI Jakarta sebagai episentrum awal covid-19 di Tanah Air, misalnya, pada awal April menyumbang 50% kasus secara nasional. Setelah memberlakukan PSBB, kasus turun menjadi 39%.

Kalau berpijak pada fakta tersebut, tak salah jika pemerintah kemudian mempertimbangkan pelonggaran PSBB. Kita memang tak mungkin selamanya hidup dalam pembatasan sosial berskala besar. Kita ingin selekasnya kembali hidup normal tanpa ada lagi jarak fisik dan jarak sosial sebagaimana kodrat sebagai manusia normal.

Namun, sangat penting untuk disadari bahwa ancaman covid-19 masih amat mengkhawatirkan. Penambahan jumlah kasus positif juga masih signifikan seiring dengan kian masifnya tes massal. Bahkan, data kemarin menyuguhkan peningkatan terbesar, yakni 689 pasien baru sehingga total kini ada 15.438 orang yang terpapar virus korona.

Oleh karena itu, kita tak boleh gegabah dalam melangkah. Pemerintah pantang pula serampangan dalam membuat setiap kebijakan, termasuk rencana melonggarkan PSBB. Sikap terlalu percaya diri dan menganggap remeh situasi di awal ekspansi covid-19 ialah kesalahan fatal yang haram untuk diulang.

Relaksasi PSBB harus dirancang dan dieksekusi dengan ekstra hati-hati. Ia tak bisa dilakukan tergesa-gesa apa pun alasannya, tapi mutlak dilandaskan pada data-data akurat di lapangan. Jangan pula melonggarkan PSBB dengan alasan mudik yang sudah dilarang pemerintah.

Pada konteks itu, kita mendukung sepenuhnya simulasi yang dirancang pemerintah untuk melonggarkan PSBB. Simulasi itu diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada gugus tugas agar apabila nantinya diambil langkah-langkah relaksasi PSBB, tahapan-tahapannya jelas.

Tahap demi tahap juga dipikirkan dengan baik. Untuk tahap pertama, yakni prakondisi dan sosialisasi, umpamanya, pemerintah akan melibatkan akademisi, epidemiolog, ahli kesehatan masyarakat, sosiolog, dan pakar komunikasi publik untuk melakukan kajian.

Waktu yang tepat untuk pelonggaran PSBB juga jadi pertimbangan matang dengan sejumlah kriteria. Ia, misalnya, baru bisa diberlakukan apabila kurva kasus korona di suatu daerah sudah melandai. Keputusan soal relaksasi PSBB bergantung pula pada kesiapan masyarakat.

Pelonggaran PSBB juga akan dikaitkan dengan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Syarat ini penting karena tak jarang antara pusat dan pemerintah daerah bersimpang jalan dalam penanganan korona.

Jangan sampai nanti ada penolakan dari daerah ketika pusat memutuskan pelonggaran; atau sebaliknya, daerah berinisiatif melonggarkan PSBB, sementara pusat menilai belum saatnya dilakukan relaksasi. Rakyat tak mau lagi disuguhi drama menyebalkan ketika daerah menjadi oposisi pusat atau pusat menjadi oposisi daerah.

Skenario pelonggaran PSBB memang perlu disusun jauh-jauh hari sehingga kita tak kaget tatkala menapaki kehidupan normal baru nanti. Dengan syarat-syarat superketat itu, jelas bahwa ia tidak akan sembarangan diputuskan. Kini, tinggal bagaimana pemerintah menaati sepenuhnya syarat-syarat yang mereka buat.

 



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik