PERANG kita melawan covid-19 belum jelas kapan bakal berakhir. Hingga kini, belum ada metodologi yang dapat memprediksi secara presisi ujung dari pandemi ini. Yang pasti, akhir perjalanan covid-19 di setiap negara berbeda-beda. Kapan itu? Tergantung kebijakan yang dipilih pemerintah dan kepatuhan serta kedisiplinan semua elemen bangsa menjalankan kebijakan tersebut.
Sejak akhir Maret 2020 lalu pemerintah Indonesia memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semestinya tak perlu lagi ada perdebatan soal itu. Toh tidak ada satu pun model penanganan yang bisa diklaim paling benar, paling tepat untuk perang melawan pandemi ini. Tugas anak bangsa ini ialah memastikan aturan dan kebijakan itu bisa dijalankan dengan tingkat kepatuhan tinggi.
Dalam beberapa hari terakhir, kepatuhan itu tampak mulai menunjukkan hasil. Contoh paling nyata di DKI Jakarta, daerah pertama yang mengajukan dan menerapkan PSBB. Pada awal April lalu DKI Jakarta menyumbang 50% kasus secara nasional. Di awal Mei, setelah menerapkan PSBB, kontribusi pasien terkonfirmasi secara nasional turun menjadi 39%.
Di Jakarta pula kasus positif yang dirawat di rumah sakit terus menurun. Kini, setidaknya menurut catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tidak ada fasilitas kesehatan yang kewalahan karena mengalami kapasitas yang kepenuhan. Ini menunjukkan bahwa pasien sembuh semakin banyak. Sebaliknya, semakin sedikit pasien yang mengalami gejala berat dan butuh perawatan intensif.
Fakta itu memang belum menjadi pertanda bahwa virus korona mulai meninggalkan Jakarta. Bukan pula isyarat bahwa kita mulai boleh tidak serius menanggulangi covid-19. Namun, setidaknya itu dapat membuktikan bahwa PSBB pun dapat berjalan efektif selama semua pihak mematuhinya, menaatinya.
Kita tahu, dalam hal penyebaran covid-19 di Indonesia, Jakarta ialah episentrum. Kiranya ketika pergerakan virus di episentrumnya sudah sedikit melambat, walaupun masih fluktuatif, kita bisa berharap daerah-daerah lain pun segera mengikutinya. Syaratnya, pemerintah daerah melaksanakan PSBB dengan konsistensi dan koordinasi yang kuat, serta di sisi lain, warga mesti memegang tiga kata sakti; taat, patuh, dan disiplin.
Dalam skop nasional, melambatnya penambahan kasus di DKI sejatinya ialah kabar gembira yang harus disikapi pemerintah pusat dengan bijaksana. Ini bukan kabar gembira yang boleh direspons dengan sukacita yang kelewat batas. Ini fakta yang mestinya menjadi penguat komitmen pemerintah dalam peperangan melawan covid-19, bukan malah membuat lengah dan menjadikannya alasan untuk melonggarkan pembatasan.
Pembatasan ketat harus terus dilakukan karena, sekali lagi, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Persoalannya ialah pelaksanaan PSBB tidak merata di semua wilayah. Bahkan banyak daerah belum menerapkan PSBB. Padahal, ketika di Jakarta melambat, yang dikhawatirkan ialah potensi perpindahan peningkatan jumlah kasus ke daerah lain.
Gugus tugas sudah menyarankan daerah lain yang mengalami peningkatan kasus positif covid-19 segera mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Akan tetapi, itu sangat tergantung inisiatif pemerintah daerah. Yang mesti dipastikan saat ini ialah pemerintah harus meminimalkan perpindahan penduduk antarprovinsi, antarkota dan kabupaten.
Dalam konteks ini, kita ingin mengingatkan pemerintah, jangan pernah melonggarkan aturan pelarangan mudik sebab pada momen itulah puncak perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain terjadi. Bahkan, untuk alasan lain pun, pelonggaran dan relaksasi mestinya menjadi langkah yang terakhir dilakukan setelah pemerintah mampu mengendalikan pandemi covid-19 terlebih dahulu.
