Headline

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Protokol Bendung Korona

06/3/2020 05:05

INDONESIA sudah terpapar serangan virus korona baru (covid-19).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah memprediksikan bahwa tidak ada satu pun negara bisa mengklaim terbebas dari virus ini. Prediksi itu bertujuan agar semua negara mengantisipasi sejak dini.

Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia sudah memahami hal itu sejak awal ketika covid-19 mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok, akhir tahun lalu.

Protokol pencegahan idealnya telah disusun jauh-jauh hari, tidak seperti saat ini, baru menyiapkan ketika sudah ada dua kasus positif covid-19.

Sejauh ini pemerintah sudah berusaha segenap daya dan tenaga untuk mengantisipasi dan mengatasi covid-19. Akan tetapi, perhatian utama diberikan untuk mengatasi dampak virus korona terhadap perekonomian.

Memang, datangnya wabah virus korona di Indonesia diprediksi membuat dampak masif. Tidak hanya soal kesehatan dan situasi sosial masyarakat, tetapi juga potensial menghantam sektor ekonomi.

Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dampak covid-19 lebih rumit jika dibandingkan dengan krisis ekonomi global 2008 saat kejatuhan institusi keuangan Lehman Brothers.

Tidak salah jika pemerintah dengan sigap mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi untuk merespons dampak penyebaran covid-19 ini. Insentif untuk menggenjot pariwisata serta menstimulus ekspor-impor, bahkan sektor keuangan, juga telah disiapkan.

Jauh lebih elok jika sebelum memikirkan dampak ekonomi, protokol pencegahan penyebaran virus korona sudah tuntas disusun pemerintah. Rakyat sangat berharap kesigapan pemerintah dalam hal aspek kesehatan sama trengginasnya dalam pencegahan dampak ekonominya.

Kenyataannya, protokol penanganan penyakit covid-19 yang disusun pemerintah, baru diumumkan Rabu (4/3). Ada empat protokol yang disusun kementerian dan lembaga terkait dengan penanganan covid-19. Keempatnya ialah protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, dan protokol pencegahan di lintas batas negara.

Protokol kesehatan yang disusun Kementerian Kesehatan mengatur prosedur penanganan pasien terduga dan positif covid-19 hingga sembuh kembali.

Protokol komunikasi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri disiapkan agar informasi covid-19 dari pusat sampai daerah tidak simpang siur.

Protokol pendidikan dimaksudkan melindungi peserta didik di sekolah. Pesantren dan tempat ibadah juga menjadi perhatian dari protokol yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama itu.

Adapun protokol pencegahan lintas batas negara antara lain dengan memberlakukan larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan ke Iran, Korea Selatan, dan Italia. Kebijakan itu mulai berlaku lusa.

Kita ingin semua protokol tersebut sesegera mungkin diimplementasikan. Melalui protokol itu diharapkan ada pemetaan alur perjalanan suspect virus korona, dan bangsa ini bisa segera mencegah potensi wabah yang lebih besar.

Dengan pendekatan yang tepat, penyebaran wabah korona bisa dibendung. Tingkat kesembuhan pasien virus korona pun mencapai 56% secara global. Bahkan, Vietnam berhasil menyembuhkan keseluruhan 16 pasien positif covid-19.

Protokol untuk membendung penyebaran wabah korona sudah disusun dan mestinya langsung diimplementasikan sehingga tidak ada alasan bagi publik untuk panik dan cemas.

Patut dicatat bahwa sejauh ini sudah muncul gerakan masyarakat untuk bersama-sama melawan penyebaran covid-19.



Berita Lainnya
  • Kematangan Toleransi

    18/3/2026 05:00

    DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

  • Korupsi tak Kunjung Henti

    17/3/2026 05:00

    TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.

  • Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    16/3/2026 05:00

    Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone

  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

  • Saatnya Semua Menahan Diri

    02/3/2026 05:00

    SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.

  • Menambal Defisit tanpa Bebani Rakyat

    28/2/2026 05:00

    PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik