Memastikan Efisiensi Terukur

KITA mafhum bahwa saat ini ruang fiskal negara tengah menghadapi ujian berat. Gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia yang tak menentu telah memberikan dentuman sekaligus tekanan luar biasa terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tekanan itu terutama terkait dengan beban kompensasi dan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang terkerek tinggi sebagai dampak perang di kawasan Timur Tengah.

Dalam konteks itulah, kebijakan pemerintah memberlakukan sistem bekerja dari rumah (work from home/WFH) secara nasional satu hari dalam sepekan mulai 1 April 2026 ini, patut kita lihat sebagai sebuah ikhtiar merespons krisis. Pemerintah mengalkulasi langkah ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, yang utamanya dikontribusikan dari penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Namun, seperti lazimnya setiap kebijakan publik yang berdampak pada hajat hidup dan ritme kerja nasional, kebijakan kali ini juga memantik dua kutub pandangan. Di satu sisi, kita mendengar dukungan dari para pakar yang menilai langkah ini sebagai strategi moderat yang cermat.

Kebijakan WFH satu hari sepekan adalah bentuk dari sebuah manajemen permintaan (demand management). Di tengah ketidakpastian harga minyak mentah dunia, menekan konsumsi energi jauh lebih aman secara ekonomi maupun politik ketimbang harus menaikkan harga BBM yang berisiko memicu efek domino berupa inflasi yang meroket dan gejolak sosial.

Data historis menunjukkan sektor transportasi menyedot sekitar 46% dari total konsumsi energi final di lima kota besar di Tanah Air. Maka, andaikata 20%-30% pekerja melakukan WFH, secara matematis akan terjadi penurunan mobilitas yang signifikan.

Ditambah lagi, ada potensi pemangkasan beban puncak listrik perkantoran dan gedung pemerintahan di kota-kota utama hingga 15%-20%. Angkanya bisa lebih besar apabila kalangan swasta juga mengikuti imbauan untuk memberlakukan pola kerja dari rumah secara parsial tersebut. Dari kacamata ini, WFH adalah instrumen konservasi energi sektoral yang menjanjikan.

Akan tetapi, di sisi yang lain kita juga tidak boleh menutup telinga terhadap peringatan dari para ekonom. Ini terutama terkait dengan klaim penghematan Rp6,2 triliun yang sejatinya belum menjadi angka pasti di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada asumsi kepatuhan di lapangan.

Alih-alih berhemat, sangat mungkin dengan kebijakan WFH, yang terjadi hanyalah pemindahan beban energi. Konsumsi energi tidak menguap, tetapi sekadar berpindah dari sektor transportasi dan perkantoran ke sektor rumah tangga.

Pun, jika tidak dimitigasi dengan baik, pembatasan mobilitas melalui WFH justru berisiko kontraproduktif karena menahan aktivitas ekonomi saat momentum pertumbuhan sedang rapuh. Kalau itu yang terjadi, kita patut khawatir tujuan efisiensi fiskal itu hanya akan berujung ilusi. Padahal, yang kita butuhkan ialah kebijakan yang berdampak dan terukur.

Satu hal yang juga harus menjadi catatan krusial ialah penyakit kronis birokrasi kita, yakni minim evaluasi. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti penerapan work from anywhere (WFA) saat libur Lebaran lalu, itu berlalu tanpa indikator keberhasilan dan evaluasi yang jelas. Tanpa transparansi dan akuntabilitas evaluasi, kebijakan semacam ini memang berisiko menjadi macan kertas.

Niat pemerintah menggenjot penghematan APBN untuk melindungi perekonomian nasional di tengah badai krisis global adalah langkah yang wajib didukung. Namun, niat baik itu mutlak harus dieksekusi secara terukur, tidak boleh serampangan, apalagi sekadar coba-coba.

Pemerintah harus membuktikan bahwa WFH tidak menurunkan produktivitas layanan publik dan kinerja sektor riil. Penghematan Rp6,2 triliun itu juga harus bisa dibuktikan secara konkret dan auditable, bukan sekadar hitungan di atas kertas. Efisiensi APBN merupakan keniscayaan, tetapi menjaga denyut nadi perekonomian rakyat tetap berdetak kencang adalah prioritas yang tak boleh dikorbankan