HUJAN deras yang mengguyur Jakarta sejak malam pergantian tahun menyebabkan banjir melanda sejumlah wilayah Ibu Kota. Berbagai wilayah lumpuh dengan ketinggian air bervariasi, mulai 10 cm hingga 2,5 m.
Bukan hanya permukiman warga, fasilitas publik pun terdampak. Akibat banjir, lurah dan camat di beberapa tempat memanfaatkan halte bus Transjakarta dalam koridor untuk dijadikan tempat pengungsian warga.
Banjir yang terjadi tepat pada 1 Januari 2020 itu tidak hanya menyebabkan korban materi, nyawa warga pun melayang tersengat listrik saat memeriksa banjir.
Beberapa fasilitas umum tidak luput pula dari terjangan banjir. Beberapa stasiun tergenang, menyebabkan KRL tidak dapat beroperasi normal, salah satunya di Stasiun Tanah Abang.
Genangan juga melanda sejumlah ruas jalan bebas hambatan. Tol Dalam Kota, Tol Jakarta-Cikampek termasuk jalan bebas hambatan yang ikut tergenang.
Banjir juga melanda Bandara Halim Perdanakusuma dan menyebabkan lalu lintas penerbangan di bandara tersebut lumpuh. Aktivitas penerbangan pun dialihkan ke Bandar Udara Soekarno-Hatta, hingga waktu yang belum ditetapkan.
Kita prihatin atas terjadinya kembali banjir di Jakarta. Setelah jeda beberapa waktu, persoalan klasik yang melanda Ibu Kota itu kembali datang.
Meskipun bukan sesuatu yang baru, datangnya banjir besar di awal 2020 ini, menggugah kembali kesadaran kita betapa Ibu Kota, memang belum juga dapat dibebaskan dari banjir.
Banjir tahun baru juga menegaskan ketidaksiapan infrastruktur di Jakarta sebagai wilayah hilir dalam memitigasi curah hujan yang meninggi dan berlangsung cukup lama. Artinya, ada gorong-gorong atau saluran irigasi yang tidak siap jika digelontor volume air dalam kapasitas di atas normal. Akibatnya, meminjam istilah Pemprov Jakarta, antrean air masuk got terhambat.
Banjir tahun baru juga mengisyaratkan kegagalan program naturalisasi sungai. Efektivitas sumur resapan juga belum terlihat. Demikian pula dengan normalisasi Sungai Ciliwung yang masih jauh dari terwujud.
Tegas dikatakan bahwa Pemprov Jakarta gagap mengantisipasi banjir. Karena itu, warga Jakarta harus terus awas, siaga, dan waspada akan datangnya bencana yang kapan saja, jika curah hujan sedikit lebih lama mengguyur Ibu Kota dan sekitarnya.
Untuk mengurangi dampak lebih buruk, pekerjaan maintenance dalam merawat drainase semestinya sudah diintensifkan sebelum Jakarta memasuki musim penghujan.
Pemprov juga harus memastikan kesiagaan petugas pemompa air serta tim evakuasi agar selalu siaga di titik-titik rawan yang tersebar di seluruh wilayah Ibu Kota. Apalagi, menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, curah hujan tinggi akan berlangsung beberapa hari ke depan.
Dalam jangka menengah dan panjang, solusi juga harus dilakukan di wilayah hulu. Dalam konteks ini kita sepakat agar pemerintah pusat dan provinsi bekerja sama melakukannya demi penanggulangan banjir tersebut.
Opsi dan solusi di hulu sejatinya sudah diketahui bersama. Selain konservasi alam yang menjadi keniscayaan, pembangunan dua waduk di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi juga tidak boleh ditawar-tawar lagi.
Dengan pembangunan kedua waduk tersebut, diyakin banjir di DKI Jakarta akan berkurang hingga 30%.
Tidak kalah pentingnya ialah mengembalikan kawasan Puncak, Jawa Barat, sebagai daerah resapan air. Hentikan eksploitasi Puncak untuk kepentingan komersial.
Pembenahan di hilir maupun hulu itu sejatinya diyakini sebagai solusi. Yang belum terlihat ialah implementasinya. Menata Jakarta agar tidak banjir tidak cukup dengan menata kata, implementasi dari kata-kata itu yang dibutuhkan.
