KEMENTERIAN Keuangan mendapati desa-desa fiktif dalam daftar penerima program dana desa. Walaupun kementerian belum mengungkap secara terperinci jumlah, nama, ataupun lokasi desa-desa tersebut, diketahui setidaknya sebagian berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kementerian Dalam Negeri mengaku desa-desa fiktif di Konawe sudah teridentifikasi sejak pertengahan tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 56 desa yang diduga fiktif.
Dalam penelusuran berikutnya, tiga desa terbukti tidak ada. Sebanyak 31 desa diduga bermasalah karena pembentukan yang menyalahi regulasi. Penyidikan masih berjalan, tetapi belum ada penetapan tersangka.
Alokasi dana desa yang terus meningkat hingga mencapai Rp900 juta per desa tahun ini memang sangat menggiurkan. Secara total, anggaran dana desa tahun ini sebesar Rp70 triliun untuk 74.597 desa. Tahun depan, alokasi naik menjadi Rp72 triliun.
Sebelum Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan alokasi dana desa terbit, jumlah desa sekitar 69.000. Dana desa mulai ditransfer pada tahun anggaran 2015.
Sejak itu, jumlah desa terus bertambah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim belakangan muncul desa-desa baru yang tidak ada penduduknya. Kuat dugaan hal itu demi meraup jatah dana desa.
Kemendagri mengklaim dana untuk desa-desa fiktif di Konawe sudah ditahan di tingkat kabupaten sejak 2017. Namun, itu juga sekaligus mengungkap bahwa desa-desa itu sempat mendapatkan pencairan dana desa. Entah masuk ke kantong-kantong siapa.
Kemunculan desa-desa gaib, anggaran fiktif, ataupun alokasi anggaran dengan nilai tidak masuk akal sesungguhnya bisa dicegah melalui transparansi dan pengawasan yang efektif. Ketika para siluman itu lolos dalam penetapan anggaran, dapat disimpulkan transparansi sangat mungkin tidak dijalankan.
Kemudian diperparah dengan lemahnya pengawasan inspektorat daerah. Lebih keterlaluan lagi ketika kementerian teknis tidak pernah turun melakukan pengecekan hingga tidak menyadari ada pencoleng yang menyusup. Negara jelas dirugikan saat dana teralokasi dan tersalurkan ke pihak-pihak yang tidak berhak.
Tidak perlu sampai ada desa siluman saja celah penyelewengan masih sangat terbuka. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 454 kasus korupsi yang diusut pada 2018, sebanyak 96 kasus merupakan korupsi dana desa. Negara dirugikan hingga Rp37,2 miliar.
Selain regulasi yang jelas dan ketat, pengawasan perlu diperkuat. Kita punya ratusan juta pasang mata di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Pengawasan partisipatif warga perlu terus didorong dengan saluran-saluran pengaduan yang antimampat.
Tentu, syarat mutlaknya ialah transparansi. Tidak hanya pada saat eksekusi anggaran, tetapi juga sejak perencanaan. Transparansi juga mendidik aparatur untuk lebih cermat dalam merencanakan anggaran dan rajin melakukan evaluasi.
Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, tidak perlu malu-malu menerima koreksi dari warga. Kita pun maklum, aparat pemerintahan sebaik apa pun tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi, kalau mereka sampai sengaja memanipulasi anggaran, hukuman pidana menanti.
