PESAN Presiden Joko Widodo di sidang kabinet paripurna perdana, kemarin, merupakan pernyataan yang kuat. Bahkan, sebagian orang juga menyatakan itu pedas.
Presiden blak-blakan menekankan agar para pembantunya setia pada satu visi dan misi, yakni visi dan misi presiden dan wakil presiden. Tidak ada visi-misi perorangan ataupun sektoral.
Peringatan ini sangatlah wajar, bahkan memang perlu. Masyarakat mudah berkaca dari ketidakkompakan yang pernah muncul di kabinet sebelumnya. Bahkan, bukan sekali, ada menteri yang bersilang pendapat dan bertolak belakang dengan kerja rekan sekabinet.
Akibatnya memang bukan sekadar citra berbeda arah. Yang krusial ialah dampaknya pada pencapaian program-program kerja.
Ketidakkompakan itu pun bisa saja terjadi di Kabinet Indonesia Maju ini. Strategi politik yang dipilih Jokowi membuatnya memiliki kabinet yang sangat berwarna, kalau tidak mau disebut berisiko.
Jangan salah, risiko itu bukan hanya dari lawan yang digandeng menjadi kawan, melainkan juga dari orang-orang dengan latar belakang yang cukup awam dari bidang yang dipimpinnya.
Namun, itulah hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Kita harus menghormati hak itu walaupun tidak kurang pula hak kita untuk mengkritik dan menagih bukti pencapaian.
Di awal kerja kabinet ini, bentuk kerja tim itu pun sesungguhnya sudah bisa dicanangkan. Terlebih ada pekerjaan besar yang sudah menanti lama dan sesungguhnya tidak membutuhkan koordinasi rumit. Hanya kesungguhan sang menteri untuk melakukan sinkronisasi hal teknis.
Itulah yang terletak pada sinkronisasi data beberapa komoditas pangan.
Perbedaan data beras bahkan sudah berlangsung tahunan tanpa ada pula perbaikan. Data Kementerian Pertanian yang kerap tidak sinkron dengan data riil stok beras membuat kisruh impor beras.
Lebih jauh lagi, kekacauan data menunjukkan jauh dari panggangnya cita-cita swasembada pangan. Pada akhirnya bahkan bisa mengancam ketahanan pangan kita.
Sudah bukan zamannya menteri hanya menyampaikan janji muluk atau sekadar menyenangkan hati presiden dengan optimisme-optimisme. Keterbukaan dan keakuratan data ialah pilar utama untuk keberhasilan kerja.
Karena itu, menjadi tugas utama Menteri Pertanian yang baru, Syahrul Yasin Limpo, untuk menunjukkan komitmen pada kerja tim di kabinet ini. Sebagai kepala daerah yang berhasil membawa Sulawesi Selatan surplus jagung, tentunya Syahrul paham pentingnya keakuratan data dalam mencapai proyeksi pangan.
Kita mengapresiasi komitmen penyeragaman data yang disampaikan Syahrul begitu dilantik Presiden pada Rabu (23/10). Sebagaimana pernyataannya, kita menunggu pembuktian itu dalam 100 hari.
Tidak hanya dalam sektor pertanian, kinerja juga sudah dinanti dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Pemberian kepercayaan terhadap sosok-sosok yang bukan berlatar belakang kedua bidang itu tentunya harus dijawab dengan dobrakan kepada masyarakat.
Kita mengapresiasi seraya menunggu bukti pernyataan Menteri Agama Fahrur Razi yang mengatakan dirinya bukan menteri agama Islam. Dalam pernyataan itu terkandung semangat Menteri Agama untuk menaruh perhatian secara relatif setara kepada semua agama.
Kita membayangkan Mendikbud Nadiem Makarim membangun sistem, institusi, dan infrastruktur pendidikan yang betul-betul meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era digital ini. Kita membayangkan Mendikbud membangun semacam Silicom Valley di Indonesia.
Dobrakan-dobrakan lain terhadap berbagai isu yang selama ini telah menjadi polemik sangat dinantikan publik. Dobrakan-dobrakan itu bukan sekadar gimik, tetapi juga untuk menyempurnakan program-program yang telah baik selama ini.
