Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Menimbang Jalan Koalisi dan Oposisi

15/10/2019 05:00

INTENSITAS kesibukan politik selalu meningkat di pekan-pekan terakhir jelang pe­­lantikan presiden dan wakil presiden. Hari-hari itu bakal menentukan komposisi, siapa menjadi bagian peme­­rintah terpilih dan siapa yang beroposisi.

Dalam sejarahnya, batas koalisi atau oposisi kerap tak rigid. Terlihat kaku keti­ka pemilu, tapi mendadak bisa menjadi lentur di saat-saat akhir. Saking lenturnya, yang dulunya rival, bahkan seolah tidak ada titik temu di antara keduanya, bisa berubah menjadi kawan dekat. Sepertinya benar adanya, politik ialah seni mengolah yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Begitu juga yang publik lihat hari-hari ini; pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Pun gerilya Prabowo menemui para petinggi parpol koalisi pemenang pemilu. Bolehlah semua itu kita baca sebagai bagian dari seni olah-mengolah kemungkinan tersebut.

Pertanyaannya pokoknya ialah, akankah Gerindra, Demokrat, atau bahkan PAN masuk pemerintahan, yang artinya mereka bakal punya wakil dalam kabinet bentukan Jokowi mendatang?

Jika itu yang terjadi, apakah otomatis mereka bergabung dalam koalisi Jokowi dan melepaskan diri dari status oposisi meskipun dalam pemilu mereka ada di kubu yang kalah?

Pada tataran ideal, betul bahwa dalam sistem pengelolaan negara dan pemerintahan kita butuh keseim-bangan kekuatan politik. Dalam mengelola negara, perlu fungsi checks and balances. Ada pembagian yang jelas, mana pemerintah, mana oposisi. Yang menang pemilu memerintah, yang kalah jadi oposisi. Teori sim­­pelnya seperti itu.

Akan tetapi, publik juga mesti ingat, ihwal kabinet ialah murni hak prerogatif presiden. Dalam kerangka sistem presidensial yang kita anut, sah-sah saja bila presiden terpilih ingin menampung kekuatan-kekuatan di luar koalisinya untuk memperkuat pemerintahan li­ma tahun ke depan.

Bahkan, kalau dia mau menarik semua kekuatan ma­­suk ke kabinet pun tak jadi soal. Termasuk bila Jokowi, dalam hal ini, merangkul partai-partai yang sedianya ada di kubu oposisi, itu juga bukan perkara haram. Hak prerogatif memungkinkan semua hal itu dilakukan dan semua pihak harus menghormati hak tersebut.

Yang mesti digarisbawahi dan terus menjadi titik perhatian ialah siapa pun yang dipilih masuk ke kabinet seharusnya menanggalkan loyalitas kepada partai atau kelompoknya. Hanya satu kepatuhan yang wajib mereka pegang, yakni patuh kepada presiden.

Begitu pula dengan partainya, kelompoknya. Begitu kadernya ada yang masuk kabinet, artinya mereka sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Mereka bukan lagi oposisi, bukan pula penyeimbang. Sebagai partai koalisi, mereka harus mendukung pemerintah sepenuh hati, bukan sesuka hati atau bahkan malah bermain dua kaki.

Ada kisah lalu ketika partai pendukung pemerintah malah melampaui oposisi, yang pada akhirnya memasung kebijakan presiden. Dengan dalih apa pun, perilaku semacam itu mestinya tak boleh terjadi. Politik yang katanya kotor pun punya keadaban, norma, juga etika yang harus dijunjung tinggi.

Maka, pilihlah jalan politik dengan selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Ketika memilih jalan koalisi, jadilah pendukung, teman, mitra yang baik bagi pemerintah.

Begitu pun ketika memilih jalan oposisi, jadilah oposisi yang bukan sekadar berisik, melainkan betul-betul menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan yang menggigit, tapi tetap objektif.



Berita Lainnya
  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik