Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENUMPAS teroris hingga akarnya memang pekerjaan panjang. Selasa (12/3), kita diingatkan lagi akan berlikunya pekerjaan itu lewat kejadian di Sibolga, Sumatra Utara.
Polisi berhasil menangkap Abu Hamzah yang merupakan anggota jaringan terduga teroris RIN alias Putra Syuhada (PS) yang lebih dulu ditangkap di Lampung. Namun, penangkapan Abu Hamzah itu juga menyisakan cerita lebih mengkhawatirkan.
Dalam penangkapan itu, istri Abu Hamzah tewas dengan meledakkan diri. Menurut polisi, sang istri selama ini dikenal sebagai sosok yang cukup radikal.
Kejadian itu mengingatkan akan serangan bom di Surabaya yang dilakukan Dita Oepriarto dan keluarganya. Sang ayah membagi tugas kepada istri dan anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam peledakan bom di rumah ibadah itu.
Aksi tersebut menjadi gambaran pertama pada bangsa ini akan kuatnya doktrin terorisme. Ibu yang memiliki karakter alami sebagai pelindung yang lembut bisa tercuci otak. Ia tidak saja merestui pembantaian, tetapi juga membuat anak menjadi serdadu.
Doktrin radikalisme dan terorisme dalam keluarga ini pula yang membuat jaringan teroris makin sulit ditumpas sebab sejatinya keluarga ialah pihak pertama yang mampu mengendus dan juga menangkal pemikiran radikal.
Ketika istri juga ikut terdoktrin, petaka paham radikal pun jadi berlipat ganda sebab sekali lagi, bukan sekadar menutupi dan merestui, terlibatnya istri akan meruntuhkan benteng terakhir perlindungan bagi anak-anak.
Kita bersyukur, dalam kejadian di Sibolga, anak yang juga berada di dalam rumah tidak ikut menjadi korban. Meski begitu, tetap perlu dipelajari akan kemungkinan anak menjadi korban doktrin.
Dua kejadian tersebut semakin menegaskan pola yang kini diterapkan jaringan terorisme. Pola melibatkan keluarga tentunya berarti pula bentuk doktrin yang semakin memiliki banyak wajah hingga dapat masuk ke berbagai gender dan usia.
Pola inilah yang tentunya harus semakin diwaspadai pihak kepolisian ataupun setiap warga masyarakat. Kita tentu saja mengapresiasi kinerja kepolisian yang sudah berhasil melacak jaringan RIN di Lampung dan juga di Sibolga. Polisi jelas harus terus melakukan pengejaran sel-sel teroris yang masih ada.
Di samping itu, polisi harus mempelajari dan memetakan doktrin yang melibatkan keluarga tersebut. Dengan begitu, program penanggulangan terorisme dapat lebih tepat dan menyeluruh.
Di luar itu, tentunya penumpasan teroris tetap tidak akan tercapai tanpa kepedulian masyarakat. Krusialnya peran keluarga besar dan warga sekitar sesungguhnya juga ditunjukkan dalam kasus di Lampung.
Kepolisian dapat mengendus keberadaan terduga teroris tersebut berkat laporan orangtua yang resah akan sikap radikal sang anak. Keberanian dan kewaspadaan sikap keluarga seperti itu pantas diteladani.
Setiap anggota keluarga memang harus menyadari bahwa ketidakacuhan akan bibit sikap radikalisme membawa petaka bagi orang banyak. Kondisi yang tidak dapat lagi diatasi secara internal pun sudah sepantasnya memberikan kepercayaan kepada pihak berwenang. Hanya dengan kerja sama warga dan pihak kepolisian inilah terorisme dapat ditumpas dari Bumi Pertiwi.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved