Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pada usianyayang sudah menginjak 10 tahun, Martin (bukan nama sebenarnya) tidak dapat membaca, namun ia mahir mendeteksi jejak emas yang ia dan sepupu-sepupunya gali di sebuah tambang terbuka di tenggara Venezuela. Di Kota El Callao, menggali emas dari dalam tanah awalnya merupakan permainan anak-anak, namun segera menjadi pekerjaan utama mereka.
Tubuh kecil mereka memudahkan untuk meluncur ke dalam sumur galian yang sempit untuk mencari barang berharga tersebut. Di Venezuela, emas semakin bernilai seiring anjloknya produksi minyak di negara itu.
Martin adalah satu dari sekitar seribu anak di wilayah tersebut yang terlibat dalam penambangan emas ilegal, sebuah industri yang berkembang pesat di negara kaya sumber daya alam yang telah terpukul oleh berbagai krisis ekonomi.
Namun, keterlibatan anak-anak pada aktivitas pertambangan ini dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia. Mereka menilai itu sebagai eksploitasi yang berbahaya, terutama zat merkuri.
Martin tinggal di El Peru, sebuah dusun terdekat. Dia belum pernah bersekolah. Carlos Trapani dari LSM hak-hak anak Cecodap, mengatakan bahwa pekerjaan yang melelahkan dan bahaya yang terkait dengan aktivitas pertambangan itu telah menjadi “normal” di komunitas-komunitas ini.
Meskipun demikian, Martin mengaku lebih memilih mencari emas daripada bersekolah. “Ayah saya mengatakan bahwa uang berasal dari pekerjaan,” katanya kepada AFP, dalam sebuah wawancara yang diberikan atas persetujuan orang tuanya.
“Dengan uang yang saya peroleh di sini, saya bisa membeli barang-barang saya inginkan; sepatu, pakaian, dan terkadang permen,” ujarnya lugu.
Menurut universitas swasta Katolik UCAB di Guyana yang bertetangga dengan Venezuela, sekitar seribu anak bekerja di pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
“Ini masalah kelangsungan hidup,” kata Eumelis Moya, koordinator kantor hak asasi manusia di universitas tersebut.
Venezuela telah mengalami krisis ekonomi yang serius sejak tahun 2013, yang menurut para ahli disebabkan oleh kesalahan manajemen politik, sanksi AS, dan ketergantungan yang berlebihan pada cadangan minyak mentah mereka.
PDB negeri telah menyusut sebesar 80%, dan hiperinflasi telah mengikis daya beli. Sekitar tujuh juta dari 30 juta penduduk negara ini telah eksodus untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain.
Pada 2017, Presiden Nicolas Maduro berjanji untuk menyelamatkan perekonomian negaranya dengan berfokus pada sumber daya mineral lainnya. Menurut dia negaranya bisa memiliki cadangan emas terbesar di dunia.
Sejak saat itu, terdapat apa yang disebut oleh International Crisis Group sebagai “bonanza pertambangan ilegal” di bagian selatan negara tersebut, dimana kelompok kriminal – termasuk gerilyawan Kolombia – menjalankan sebagian besar operasinya dan menebar teror di komunitas lokal.
“Saya takut ketika penembakan dimulai dan ada banyak orang tewas,” kata Gustavo, seorang penambang muda lainnya, berusia 11 tahun.
Menurut laporan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2021, sebagian besar emas yang diperoleh penambang kecil pada akhirnya berakhir di tangan militer dan elite politik setempat.
Meracuni lingkungan
Pada bulan Juli lalu, Maduro memerintahkan pengerahan angkatan bersenjata untuk mengusir penambang ilegal, dan menghancuran beberapa kamp mereka.
Penambangan tersebut – yang sebagian besar terjadi di Amazon Venezuela – telah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Di beberapa wilayah Venezuela, termasuk Kota El Callao, emas digunakan sebagai mata uang dalam bisnis lokal, bukan bolivar (mata uang Venezuela) yang tidak stabil.
Namun, anak-anak di Venezuela, yang mencakup sepertiga penduduk, adalah pihak yang paling terkena dampak krisis ini. Banyak di antara mereka yang ditinggalkan setelah orang tua mereka berimigrasi. Beberapa sekolah negeri hampir tidak berfungsi karena rendahnya gaji guru.
Trapani mengatakan ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya pada tahun 2018, bukan hanya anak-anak sekolah yang terpaksa bekerja di pertambangan, namun juga para guru yang telah kehilangan pekerjaan.
Seorang ibu di wilayah itu mengatakan bahwa anak-anaknya tidak kembali ke sekolah setelah lockdown akibat Covid-19, namun ia berharap suatu saat nanti mereka akan kembali bersekolah. (AFP/M-3)
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
MENURUT Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak dasar anak yang perlu dijamin oleh negara dan masyarakat, salah satunya adalah hak untuk bermain dan berekreasi.
Kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
KPPPA menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pembinaan karakter anak perlu dikawal dan dipastikan ada perlindungan anak serta hak anak.
Dedi Mulyadi diminta mengkaji kebijakan terkait program mengirim para siswa SMA/SMK bermasalah ke barak militer sebelum diterapkan agar tidak bertentangan dengan hak-hak anak.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved