Jihad Pertahankan Pancasila

PRESIDEN Joko Widodo melantik Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang baru. Pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan digelar di Istana Negara, Jakarta, kemarin sore.

Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh lembaga perawat Pancasila itu ke depan, wartawan Media Indonesia Dhika Kusuma Winata mewawancarai Yudian beberapa saat setelah pelantikan. Berikut petikannya.

Setelah dilantik, apa saja yang akan dikerjakan dan apa pesan dari Presiden Jokowi?

Prinsipnya begini, yang pertama kita harus menjadikan Pancasila sebagai katakanlah working ideology. Kebijakan yang itu bisa dirasakan semua lini kehidupan kita. Kedua, kita ini terputus sejarah dengan anak-anak milenial sekarang. Maka Presiden berpesan supaya kita memperhatikan yang jumlahnya sekitar 125 juta, jangan sampai mereka (milenial) tidak mengerti apa itu Pancasila dan akhirnya merugikan kita. Karena dari semua yang termahal, nilainya ialah persatuan dan kesatuan. Pemersatunya pancasila.

Apa yang akan menjadi perhatian utama Anda?

Jadi, kita akan mencari pola bagaimana, kalau bahasa orang jualan barangkali pemasaranlah. Ideologi Pancasila sebagai ideologi kebijakan agar bisa diterima semua lapisan, terutama generasi milenial karena ada yang terputus.

Maksudnya?

Maksud saya terputus begini. Sejak reformasi Pancasila, kan terkatung-katung. Nah, itu sangat berbahaya jika dibiarkan muncul sampai ke generasi baru yang kosong dari pemahaman soal Pancasila. Jadi nanti di samping penemuan metode dengan berbagai media, juga kerja sama dengan semua lapisan. Kami tidak lagi berhenti di hotel, seminar, tapi juga masuk ke desa-desa, ke semua lembaga.

Alasan Anda menerima jabatan ini?

Bagi saya, mohon maaf saya muslim. Bagi saya menerima jabatan ini sama seperti jihad untuk mempertahankan Pancasila. Jadi dulu saya waktu di kampus pernah membuat pusat studi Pancasila dan bela negara dan itu dalam rangka melindungi Pancasila dari ancaman ideologi lain, terutama mohon maaf, kalau ada kelompok-kelompok muslim yang menggunakan argumen keislaman untuk melawan Pancasila. Jadi sama Alqurannya, sama hadisnya, tapi kan tafsirannya bisa berbeda. Maka saya tekankan di situ hukum Tuhan yang tertinggi yang mengatur kehidupan sosial dan politik bagi muslim bukanlah Alquran dan hadis dalam kitab, tetapi konsensus atau ijma. (P-3)