Berita Terbaru UU TPKS Hari Ini

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Pelaksana UU TPKS

Tak bisa dipungkiri, angka kasus kekerasan seksual terus bertambah, tetapi hadirnya UU TPKS dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan dan Pengawasan UU No 12/2022 tentang TPKS

UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah memuat pembaruan hukum yang progresif, khususnya dalam memberikan penguatan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

Bertemu Petinggi PBB, Puan Singgung UU TPKS Pendukung Perlindungan Perempuan

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid.

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa dilakukan penyesuaian terutama dalam penerimaan laporan.

Kasus Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Dihentikan, DPR Minta Mabes Polri Turun

KASUS pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihentikan oleh Polda Sulawesi Selatan karena tidak cukup bukti tidak ditemukan tindak pidananya.

Hari Kebangkitan Nasional Momentum Wujudkan Lingkungan Aman dari Kejahatan Seksual

Refleksi Harkitnas sebagai upaya bersama mewujudkan lingkungan yang aman serta perlindungan dari ancaman kejahatan seksual.

UU TPKS Bisa Jadi Pintu Masuk Menuntaskan kasus Marsinah dan Tragedi 98

UU TPKS menjadi harapan baru karena akhirnya Indonesia memiliki regulasi yang benar-benar mengatur pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kasus kekerasan seksual.

Semua Kasus Kekerasan Seksual Bisa Gunakan UU TPKS

SEJAK Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini sudah bisa digunakan dalam menangani kasus kejahatan seksual.

Kementerian PPPA Gandeng UGM Siapkan Aturan UU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga memandang UGM adalah institusi yang memiliki peran besar dalam isu perempuan dan anak.

Menteri PPPA Kecam Aksi Pengusiran oleh Warga Terhadap Seorang Perempuan di Cianjur

Dalam kejadian yang menimpa N ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Apapun alasannya, permasalahan sebab akibat menjadi syarat mutlak yang harus dilihat dalam kasus N ini .

Kementerian PPPA: Aturan Turunan UU TPKS Masih Diproses

Namun, Kementerian PPPA menekankan bahwa pada dasarnyUU TPKS sudah bisa digunakan. Terkecuali ketentuan pelaksana yang membutuhkan aturan turunan. 

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia