Berita Terbaru Uu Tpks Hari Ini

Jelang Hari Anak Nasional, DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Anak dari Predator Seksual

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tingginya angka kekerasan seksual pada anak.

Percepatan Implementasi UU TPKS Adalah Kebutuhan Bersama

Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022 mencatat angka kekerasan siber berbasis gender (KSBG) meningkat dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.

Bertemu Jaksa Agung, Menteri PPPA Diskusi Pertajam Penanganan TPKS

Sinergi dan komitmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) beserta Kejaksaan RI merupakan bentuk nyata kehadiran negara.

KemenPPPA Dorong Polda DIY Terapkan UU TPKS dalam Kasus Kejahatan Siber Pornografi Anak

Ditemukan 10 grup WhatsApp yang diduga menjadi ruang distribusi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur.

Menko PMK Tegaskan Aturan Turunan UU TPKS Diakselerasi

Selain menyusun aturan turunan, pihaknya bersama lembaga terkait juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas lembaga pendidikan guna mencegah aksi kekerasan seksual.

Membangun Resiliensi Perempuan dalam Menghadapi Kekerasan Seksual

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis angka kekerasan seksual sebanyak 2.363 kasus terjadi pada 2021.

Menko PMK: UU TPKS belum Punya Aturan Turunan, Masih Tumpul

Menko Muhadjir mengaku pemerintah dan aparat penegak hukum masih kesulitan untuk mencegah sekaligus menindak kasus kejahatan asusila di Tanah Air.

KemenPPPA: Progress Aturan Turunan UU TPKS 50%

Nahar mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan bahan yang terkait dengan penyelenggaraan tindak pidana kekerasan seksual, melakukan kombinasi dan juga pemantauan.

Mengawal UU TPKS

Secara yuridis undang-undang ini sudah mempunyai kekuatan.

Komnas HAM desak Polri terapkan UU TPKS jerat Pelaku Kejahatan Seksual

Penangkapan tersangka pelaku kekerasan seksual oleh polisi di Jombang, Jatim, dan Depok, Jabar, selama Juli 2022. Komnas HAM menilai kejadian itu sebagai fenomena puncak gunung es.

Baleg DPR Minta Pemerintah Percepat PP dan Perpres UU TPKS

Publik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah.

Penuntasan Aturan Teknis UU TPKS Harus Dipercepat demi Kepastian Hukum

Sikap tegas dalam proses penegakan hukum pada kasus-kasus kekerasan seksual sangat diperlukan.

Kekurangan SDM Hambat Perumusan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah terkendala sumber daya manusia dalam merumuskan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Dipersiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS

Forum Diskusi Denpasar 12 merupakan sebuah forum diskusi yang digagas Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat.

DPR Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan UU TPKS

DPR menyetujui anggaran sebesar Rp100 miliar agar penanganan isu perempuan dan anak lebih maksimal.

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Pelaksana UU TPKS

Tak bisa dipungkiri, angka kasus kekerasan seksual terus bertambah, tetapi hadirnya UU TPKS dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Komnas Perempuan dan Pengawasan UU No 12/2022 tentang TPKS

UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah memuat pembaruan hukum yang progresif, khususnya dalam memberikan penguatan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

Bertemu Petinggi PBB, Puan Singgung UU TPKS Pendukung Perlindungan Perempuan

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid.

UU TPKS Masih Perlu Promosi kepada Penegak Hukum

Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menilai (UU TPKS) masih perlu promosi kepada penegak hukum agar UU TPKS bisa dilakukan penyesuaian terutama dalam penerimaan laporan.

Kasus Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Dihentikan, DPR Minta Mabes Polri Turun

KASUS pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihentikan oleh Polda Sulawesi Selatan karena tidak cukup bukti tidak ditemukan tindak pidananya.

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia