Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini menyoroti lambatnya pemerintah dalam membuat aturan turunan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak disahkan pada April 2022 lalu, menurutnya sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah menelurkan satu pun aturan turunannya.
“Implementasi UU TPKS terhambat salah satunya adalah karena aturan turunan belum ada. Nah kita sekarang berkutat dengan waktu dan juga derasnya angka kekerasan seksual yang nyatanya masih marak," ungkap Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/11/2022).
Amel begitu ia sering disapa, mengungkapkan bahwa data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tahun 2022 menunjukan angka kekerasan seksual yang terlapor mencapai 20.593 kasus. Angka tersebut relatif menurun tajam, namun Amel mengingatkan bahwa kuantifikasi kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya akurat karena menurutnya banyak kasus yang tak terlapor dengan berbagai macam motif dan alasan.
“Kita patut menyadari bahwa kasus kekerasan seksual bagai fenomena gunung es. Banyak diantaranya yang tidak terlapor dan melaporkan diri terhadap kekerasan yang menimpanya. Pemerintah perlu mengambil langkah serius akan isu kekerasan seksual ini, bukan hanya fokus di pengadilan dan hukuman saja tapi banyak hal termasuk dari aspek pencegahan dan pelindungannya," papar Amel.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menambahkan, walau UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa aturan turunan, Amel berpandangan bahwa kasus kekerasan seksual harus dilihat secara holistik tidak setengah-setengah.
“Menghukum pelaku kejahatan seksual itu mudah, dan dalam UU TPKS juga sangat berat hukumannya. Tetapi hal yang paling substansi adalah bagaimana bangsa ini mempunyai mekanisme pencegahan atau preventif, penanganan yang paripurna terhadap korban (kesiapan aparat dalam menangani kasus), lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus, hingga proses recovery dari korban. Jadi salah kaprah kalau menganggap UU TPKS bisa berjalan terlebih dahulu tanpa aturan turunan," ujar Amel.
Politisi asal Bengkulu ini berharap bahwa semua pihak dapat urun rembug dalam formulasi aturan turunan ini. Hal ini menurut Amel sesuai dengan spirit pembuatan UU TPKS dulu, dimana pada prosesnya menjaring semua ide pikiran dari segenap anak bangsa yang memiliki konsentrasi terhadap fenomena kekerasan seksual.
“Kita harus kawal terus sampai mana, dan juga mencurahkan ide dan gagasan dalam aturan ini agar implementasi UU TPKS berjalan lancer. Kita harapkan juga cepat selesai dan semua mendorong itu agar lembaga terkait dapat merampungkan peraturan teknis UU TPKS," pungkas Amel. (H-2)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, memaparkan beberapa dampak buruk penggunaan gawai bagi anak-anak.
Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
Kemen PPPA menyusun modul edukasi untuk memperkuat peran keluarga mencegah Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan atau sunat perempuan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved