Hari Kebangkitan Nasional Momentum Wujudkan Lingkungan Aman dari Kejahatan Seksual

ICJR : Tidak Ada Kebaruan Aturan Aborsi bagi Korban Perkosaan

Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.

Rektor UMS Copot Dua Oknum Dosen Pelaku Pelecehan Seksual

Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

Kemenpppa Apresiasi Keberanian CAT Laporkan Ketua KPU ke DKPP

Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan

Ayah Bunda, Edukasi Seks pada Anak Bisa Cegah Kejahatan Seksual

Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.

Ayah Tiri Lakukan Kekerasan Seksual kepada Balita karena Sering BAB Sembarangan

SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.

Usman Kansong Soroti Absennya Perspektif Korban dalam Pendekatan Hukum UU TPKS

WARTAWAN Senior Usman Kansong menilai bahwa pendekatan hukum dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hingga kini masih tersendat.

UU TPKS Sudah 3 Tahun Disahkan, tapi Lestari Moerdijat Menilai Proses Hukum Masih Tidak Ramah Korban

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022

Polri Tegaskan Komitmen Implementasi UU TPKS, Fokus Penuhi Hak Korban dan Perluas Perlindungan

POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,

Lestari Moerdijat: Pembenahan dalam Implementasi UU TPKS harus segera Dilakukan

PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ini Implikasi dari tidak Optimalnya UU TPKS

KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.

Sekumpulan Tantangan Tidak Optimalnya Penegakkan Hukum dari UU TPKS

SEJAK disahkan 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal ditegakkan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Timur Tengah Baru

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

Refleksi Lima Dekade MUI dalam Mengembangkan Arsitektur Ekonomi Syariah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia