Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEMENTERIAN PPPA beserta jajarannya masih berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk memproses aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
“Dari pascapengesahan di DPR kemarin, kami bersama K/L terkait sedang menyiapkan bahan yang dibutuhkan sesuai tata cara penyusunan perundang-undangan. Masih dalam proses lah,” ujar Nahar kepada Media Indonesia, Selasa (17/5).
Nahar menyebut UU TPKS sudah bisa digunakan. Terkecuali peraturan terkait teknis atau pelaksana yang membutuhkan aturan turunan. Namun, terkait kesaksian atau proses pelaporan kasus kekerasan seksual, lanjut dia, UU TPKS sudah bisa digunakan.
Baca juga: Pelaku Kekerasan Seksual Anak Mayoritas Orang Terdekat
“UU ini sudah bisa digunakan sebetulnya. Yang belum termasuk itu kan seperti detail tentang UPTD PPPA. Nanti teknisnya seperti apa, kan UPTD PPPA yang lama dan baru berbeda," jelasnya.
"Misalnya, tugasnya yang lama itu ada 6, yang baru ada 11. Maka itu perlu peraturan presiden. Nah ini yang masih dalam proses,” imbuh Nahar.
Baca juga: Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS
Semua jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diakomodir dalam UU TPKS, sudah bisa digunakan dalam kasus kejahatan seksual. Adapun jenis kekerasan seksual yang disebut dalam UU TPKS, meliputi pelecehan seskual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, hingga eksploitas seksual.
“Ada juga soal pemberatan hukuman. Misalnya ketika ada tindak pidana yang jika dilakukan antara lain terhadap anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, itu hukumannya diperberat sepertiga,” pungkasnya.(OL-11)
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Achraf Hakimi di kediaman pribadi sang pemain di Paris.
Pendanaan pemulihan melalui peraturan ini hanya dapat diberikan setelah mekanisme restitusi dijalani, tetapi tidak ada batasan waktu yang tegas.
Dengan PP 29/2025 maka pengobatan korban kekerasan dan kekerasan seksual yang tidak tercover oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN), bisa mendapatkan dana bantuan.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
JCI Jakarta berkolaborasi dengan HIPMI BPP Banom Womenpreneur untuk mendukung misi penting Kids Biennale Indonesia: memerangi bullying dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.
WARTAWAN Senior Usman Kansong menilai bahwa pendekatan hukum dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hingga kini masih tersendat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved